BPBD Sebut, Sumur Resapan dan Biopori, Jadi Solusi Atasi Banjir

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyambut positif gagasan Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman terkait penanganan masalah banjir.

Dengan memaksimalkan gerakan pembuatan biopori dan sumur resapan. Kepala BPBD Kabupaten Cirebon, Deny Nurcahya menyebut tawaran tersebut menjadi salah satu solusi untuk konservasi air.

BACA JUGA:Bobotoh Kampus Cirebon Gelar Nobar Persib vs Persebaya di Hari Pertama Puasa

Diharapkan dapat menampung air hujan dan membantu mengurangi potensi banjir. Namun, Deny menambahkan, jika tingkat kedalaman sumur resapan tidak mencukupi, perlu dilakukan pengeboran untuk memasukkan air ke lapisan tanah yang lebih dalam.

"Wacana tersebut perlu didukung dalam rangka konservasi sumber daya air," kata Deny, Minggu (2/3).

BACA JUGA:Penghargaan GI BEI 2025: Apresiasi Kinerja dan Kontribusi Galeri Investasi BEI

Sebetulnya, terang Deny pihak paling kompeten dalam menangani persoalan banjir adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Mengingat sungai di wilayah Kabupaten Cirebon, merupakan kewenangan dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung.

Sementara, banjir yang kerap terjadi akibat sungai dalam kondisi dangkal. Harus dinormalisasi secara menyeluruh. Tidak bisa normalisasi secara parsial. Hanya di keruk di wilayah hilir atau di muaranya saja. Tapi harus menyeluruh.

BACA JUGA:Ramadhan 2025, Pemkot Cirebon Tegaskan Aturan untuk Tempat Hiburan Malam di Kota Cirebon dan Rumah Makan

"BBWS lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi sungai," katanya.

Selama ini, BPBD Kabupaten Cirebon, dalam perannya, telah mengumpulkan data, titik mana saja yang dianggap rawan banjir. Itu tersebar di tiga wilayah, yakni timur, tengah, dan barat.

Beberapa daerah tersebut terkena limpasan air dari Cisanggarung, Ciberes, Cipageur, dan Sidranala. "Waled, Pangenan, Weru, Arjawinangun dan Susukan," katanya.

BACA JUGA:Masjid Baitul Hidayah Umar bin Khattab Gelar Pengajian Perdana Pasca Peresmian

Kata Deny, terkait penanganan banjir di Kabupaten Cirebon, sebetulnya Pemda sudah melakukan pertemuan rutin dengan BBWS. Hanya saja eksekusinya masih belum optimal.

Normalisasi sungai secara menyeluruh belum bisa dilakukan. Terkendala persoalan tekhnis di lapangan. Sehingga proses normalisasi baru dilakukan sebagian, belum sepenuhnya.

BACA JUGA:Jemalih Siap Bermitra dengan Penyelenggara, Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

"Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kendala-kendala yang ada membuat kami belum bisa menjamin akan bebas banjir dalam waktu dekat, meski kami tetap optimis dapat mencapainya di masa mendatang," ujar Deny.

BPBD Kabupaten Cirebon, sebagai lembaga yang menangani bencana, juga terus melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak banjir. Kegiatan mitigasi dilakukan dengan pelatihan serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur sungai. (zen)

Sumber: