Prediksi Efisiensi Anggaran Kabupaten Cirebon Capai Rp 62 Miliar

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menghitung kembali efisiensi anggaran untuk APBD tahun 2025 di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski perhitungan masih berlangsung, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon memprediksi efisiensi anggaran tahun ini mencapai sekitar Rp 62 miliar.

Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan awal Februari lalu. Prediksinya mencapai Rp 91 miliar. Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana SIP MAk, menjelaskan bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang, efisiensi anggaran diperkirakan turun menjadi Rp 62 miliar.

Salah satu faktor penurunan ini, menurut Yuyun, adalah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon sebesar Rp 18 miliar. Silpa tersebut berasal dari sisa anggaran Pilkada 2024 yang belum dikembalikan.

BACA JUGA:Apresiasi Relawan Penambal Jalan Berlubang

BACA JUGA:Aksi Nyata Relawan, Tambal Jalan Berlubang Cegah Kecelakaan

"Masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Yuyun, Minggu (16/3).

Yuyun juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran memiliki manfaat untuk mengurangi defisit anggaran. Namun jumlah sebesar Rp 62 miliar ini masih berupa perkiraan awal. Pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari setiap kecamatan.

"Sosialisasi dengan SKPD sudah hampir selesai, dan sekarang kami hanya perlu berkoordinasi dengan seluruh kecamatan. Kami berharap sosialisasi ini bisa cepat selesai," tambahnya.

Terkait dengan efisiensi anggaran, Yuyun menyebutkan bahwa beberapa pos belanja akan mengalami pemangkasan sesuai dengan instruksi Bupati.

BACA JUGA:Warga Perum Kota Baru Keandra Keluhkan Kurangnya Penanganan Banjir dari Pengembang

BACA JUGA:Semangat Berbagi, Demokrat Kabupaten Cirebon Tebar Ratusan Takjil di Bulan Ramadan

Ada tujuh jenis belanja yang teridentifikasi akan dipotong. Di antaranya kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian, percetakan, publikasi, honorarium, dan belanja yang tidak memiliki hasil terukur.

"Pemangkasan anggaran ini tidak akan menghapuskan kegiatan-kegiatan tersebut, namun hanya akan mengurangi anggarannya," katanya.

"Kami sudah memberikan format kepada SKPD dan kecamatan untuk melakukan perhitungan, seperti berapa persen perjalanan dinas yang akan dipangkas," lanjut Yuyun.

Namun, pemangkasan anggaran tidak berlaku untuk sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Semua anggaran yang dialokasikan untuk kedua sektor ini akan tetap diberikan sesuai dengan peruntukannya.

"Pemangkasan hanya berlaku pada tujuh item tersebut. Anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik tetap utuh dan tidak terganggu," tegas Yuyun.

BACA JUGA:KONI Perkuat Administrasi dan Prestasi Olahraga

BACA JUGA:Rejeki Toyota Cirebon Hadirkan Promo Spesial Ramadan, DP 10 Persen dan Bunga 0 Persen

Dampak pemangkasan anggaran lebih terasa pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya digunakan untuk proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pengurangan anggaran untuk konektivitas jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon yang mencapai sekitar Rp 27 miliar.

Selain itu, ada pengurangan anggaran untuk sektor irigasi dan pangan akuatik. Masing-masing sebesar Rp 10 miliar. "Dampaknya cukup signifikan untuk DPUTR karena adanya pengurangan DAK, namun hal ini harus diikuti karena sudah ada aturan yang mengharuskannya," tukasnya. (zen)

Sumber: