Desak Komisi IV DPRD Investigasi Isu Jual Beli Kepsek

RAKYATCIREBON.ID  - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Drs Abraham Mohamad MSi menyayangkan komentar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH yang mengarahkan agar melaporkan dugaan permintaan upeti kepada pihak berwajib.

\"Kemarin di media Bu Siska berkomentar, masalah pungli untuk dilaporkan ke polisi. Kalau hanya bilang suruh lapor polisi saja, semua juga bisa. Harusnya ditindaklanjuti sebagai anggota dewan,\" kata Abraham, Rabu (22/9).

Harusnya, kata Abraham,  Siska memperlihatkan tupoksinya sebagai anggota dewan. Dia mempunyai fungsi controlling, budgeting dan legislasi. Ada tahapan dari komisi IV dalam menyikapi persoalan dugaan suap dalam persoalan calon kepala sekolah (Kepsek). Kalau hanya sekadar melapor, endingnya tidak akan jelas. Sama dengan kasus-kasus sebelumnya.

\"Harusnya setelah mendapat laporan seperti itu, komisi IV sigap. Menyikapinya serius. Jadwalkan segera audensi, lanjutkan dengan investigasi. Tanya satu persatu siapa yang dirugikan. Lalu lakukan hearing dan libatkan Disdik. Bawa hasilnya di rapat komisi. Ini baru jelas dan terukur,\" tutur mantan Kadishub itu.

Ia pun menyangsikan pengakuan calon kepsek setelah dikumpulkan. Sudah pasti, tidak ada yang berani mengaku. Kemungkinannya berada dalam tekanan sangatlah besar. Maka dari itu, munculah pernyataan Disdik yang mengatakan, semua calon kepsek tidak pernah memberikan upeti.

\"Mau persoalan ada orang dalam atau orang luar, ini hal yang sudah biasa. Wajar ketika mereka berada dalam tekanan. Mereka tidak akan mengakui walaupun benar adanya,\" ucap Abraham, sambil berjanji akan menyarankan Bupati Imron segera mengundang Kadisdik dan perangkat yang terlibat. Jangan sampai, tidak jelas penyelesaiannya.

Menurut Abraham, mulai sekarang harusnya ada tempat untuk orang-orang yang berprestasi di Pemkab Cirebon, tanpa ada transaksional jabatan. \"Kan selama ini sudah jadi rahasia umum, pengen jabatan apa saja harus bayar. Kalau begini terus, kapan orang-orang berprestasi tak berfinansial punya jabatan. Jadi sekarang beda tipis, orang bodoh juga bisa jadi pejabat asal ada duit,\" tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mendorong calon kepala sekolah (Kepsek) untuk melaporkan oknum peminta setoran ratusan juta rupiah ke pihak berwajib. Sebagai bukti keseriusan dan tidak ada kesimpangsiuran informasi.

Pasalnya, isu adanya setoran dalam mutasi jabatan sudah sering terjadi. Tetapi, harus dibuktikan. Jangan sampai hanya ramai di masyarakat belaka tanpa ada keberanian melaporkannya ke pihak berwajib.

\"Isu itu sudah terlalu sering terjadi dan selalu saja mencuat dan menghilang. Persoalan ini sepertinya harus disikapi serius, jangan sekadar ramai terus menghilang. Jika ada pihak-pihak yang dirugikan, segera lapor ke pihak yang berwajib. Sehingga tidak menjadi kesimpangsiuran,\" pungkasnya. (zen)

Sumber: