Wabup Siap Perjuangkan Kesejahteraan Honorer

RAKYATCIREBON.ID - Munculnya keluhan Ketua Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia (PPSI) terkait kesejahteraan honorer yang belum diperhatikan pemda, Wakil Bupati Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi pun angkat bicara. Menurutnya, sudah seharusnya Pemda hadir dan memperhatikannya.

Tak ada alasan, karena pendidik berkaitan dengan masa depan anak bangsa. \"Ini harus menjadi perhatian Pemda, pak Bupati khususnya, untuk bisa memperhatikan teman-teman di PPSI,\" kata Ayu--sapaan akrabnya, kemarin.

Ayu pun berjanji akan menyampaikannya langsung ke bupati. Agar bisa diprioritaskan. Karena Wabup, kata Ayu, tidak bisa langsung memutuskannya. Artinya, apa yang menjadi curhatan PPSI, bapati harus bisa memberikan kebijakan. Berikan perhatian kepada PPSI.

\"Kalau saya, kan Wabup. Tupoksinya hanya membantu pekerjaan bupati. Tapi nanti akan saya sampaikan ke Pak Bupati,\" kata dia.

Disinggung apakah sudah disiapkan, anggaran dari Pemda, Ayu mengaku belum mengetahuinya. \"Kalau bahas soal persiapan saya belum tau,\" kata dia.

Sebelumnya Ketua PPSI Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Ghofur mengaku kecewa, lantaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (bosda) tidak sesuai dari harapan. \"Kemarin kita masih kecewa. Karena ajuan dari rapat-rapat sebelumnya disepakati Rp 64 miliar pertahun,\" kata Sholeh, kemarin.

Angka itu, masih terbilang proporsional dengan jumlah honorer yang mencapai 7.200 lebih. Sudah dihitung semuanya. Tapi keputusan terbaru, anggaran itu dipotong. Hanya diangka Rp25 miliar.

\"Dari Disdik Rp20 miliar dan dari Pemda Rp5 miliar,\" akunya.

Pihaknya masih mengharapkan, adanya perubahan peningkatan dari nominal yang sudah disediakan. Diakuinya, kondisi pandemi sangat difahami. Adanya refokusing pun sangat fahami.

\"Kami hanya bisa berharap, semoga bisa dipertimbangkan lagi,\" kata dia.

Adapun terkait dengan SK, sampai sekarang belum juga selesai. Padahal, harusnya diterima. Alasannya, masih terkendala aturan.

\"Yang akan diberikan SK itu, temen-temen honorer yang Desember 2019,\" kata dia.

Artinya untuk data honorer terbaru, masih harus dikoordinasikan dengan Pemda. \"Apakah itu bisa dihitung yang mendapatkan honor dari pemdanya atau bagaimana. Kami berharap semua honorer di satuan pendidikan negeri ini, bisa diakomodir,\" tuturnya.

Idealnya, anggaran yang harus diberikan berdasarkan pengajuan tetap diangka Rp65 miliar. Karena perhitungannya masih proporsional.

Sumber: