Cakup 6 Area Kegiatan, Disnaker Optimis Wujudkan Zona Integritas

RAKYATCIREBON.ID- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu secara bertahap akan menerapkan perubahan di 6 area kegiatan. Langkah ini menjadi optimisme untuk mewujudkan zona integritas pada tahun 2021 ini.

Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Hj Sri Wulaningsih SE Ak mengatakan, pihaknya siap untuk mewujudkan zona integritas yang merupakan predikat penting.

Sehingga pihaknya berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini.

\"Sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik secara langsung, Disnaker Indramayu memiliki komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pelaksana dalam mewujudkan zona integritas,\" jelasnya, Jumat (2/7).

Dipastikannya, penerapan WBK dan WBBM pada Disnaker Kabupaten Indramayu secara bertahap akan diterapkan dengan meliputi 6 area perubahan.

Yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

\"Beberapa tahun sebelumnya kami sudah melakukan zona integritas hanya pada layanan terpadu satu atap bagi para calon pekerja migran. Tapi pada tahun ini cakupannya diperluas ke semua bidang,\" terangnya.

Pada area manajemen perubahan, pihaknya telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Sedangkan pada area penataan tata laksana, Disnaker membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan yang diberikan kepada publik, maupun internal pegawai yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugasnya.

\"Dengan penataan tata laksana ini, semua informasi yang dibutuhkan oleh publik sudah tersedia semua alur dan informasi dalam pelayanannya,\" papar dia.

Adapun pada area penataan sistem manajen SDM, yaitu telah melakukan berbagai pelatihan bersama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Juga dengan lembaga lainnya terhadap para pegawai yang telah memenuhi persyaratan maupun untuk peningkatan kompetensi para pegawainya.

Untuk area penguatan akuntabilitas, lanjutnya, semua pihak ikut terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan rencana kerja, penyusunan indikator kinerja utama dan rencana strategis Disnaker, penyusunan perjanjian kinerja, serta pemantauan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Berikutnya pada area penguatan pengawasan, Disnaker telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan sosialisasi kepada masyarakat. Juga tersedianya hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat sebagai salah satu kontrol publik terkait kinerja Disnaker.

Sumber: