Luthfi Tuding Keinginan Ambil Pendopo Berasal dari Walikota Cirebon, Bukan Wagub

RAKYATCIREBON.ID - Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi menilai, persoalan adanya keinginan pengambilalihan Pendopo Bupati tersebut, bukan berasal dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Ia melihat, justru berasal dari wacana Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH yang meminta bantuan Provinsi Jabar untuk mengambil alih Pendopo Bupati. Seharusnya, kata Luthfi, Walikota Azis mengetahui, membaca sejarah dan melihat apa dasarnya sampai ingin pendopo masuk jadi aset Kota Cirebon.

\"Kalau asal mengklaim, semua juga bisa dong. Tapi kita harus melihat dasarnya seperti apa? Kalau soal kewilayahan, pendopo Kabupaten Cirebon termasuk beberapa dinas milik kabupaten ada di lokasi kota. Pilang Setrayasa juga ada di kabupaten. Tapi klaimnya kan masuk kota,” ungkap Luthfi.

Terkait soal kepemilikan, Luthfi meminta supaya Walikota Cirebon melihat nomenklatur saat pembagian kewilayahan antara Kota dan Kabupaten Cirebon. Saat pembagian kewilayahan, sudah sangat jelas pembagian aset telah disepakati bersama. Meskipun tempatnya di Kota Cirebon, namun kepemilikannya tidak menjadi masalah karena sudah disepakati milik kabupaten, begitupun sebaliknya.

\"Coba lihat, Disnakertrans Kabupaten, BLK Kabupaten termasuk pendopo tempatnya di kota kan? Tapi sudah disepakati tidak masalah dan bukan milik Kota Cirebon. Meskipun tempatnya di kota. Nah sekarang, korelasinya apa walikota mewacanakan hal yang sudah disepakati bersama? Menurut saya, buat apa ditanggapi secara serius?\" jelas Luthfi.

Senada dengan Luthfi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE menjelaskan, dengan kondisi pandemi seperti ini, seharusnya tidak melempar isu yang jauh di luar nalar. Secara hukum, sudah jelas pendopo adalah aset Kabupaten Cirebon. Meskipun tempatnya berada di kota. Logikanya, Rudiana meminta supaya fokus saja menanggulangi pandemi Covid-19 dan tidak melebar ke persoalan yang tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat.

“Sampai kapan pun pendopo dan aset Pemkab Cirebon yang lokasinya ada di kota, tidak bisa lepas dan menjadi milik kota. Sudahlah, konsentrasi saja menangani Covid-19. Provinsi juga saya harap tidak menanggapilah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H Uu Ruzhanul Ulum SE mengaku mendapat aspirasi terkait permintaan Pemkot Cirebon atas aset pendopo bupati Cirebon. Tapi, belum jelas, siapa pihak yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada Uu.

\"Ada aset (pendopo, red) yang diharapkan oleh pemkot, tapi masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten,\" ungkap Uu setelah menghadiri acara safari Ramadan di Nuansa Majasem, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4).(zen)

Sumber: