Polemik Masih Panas, Wabup Kuningan Siap Jika Dipanggil Gubernur

RAKYATCIREBON.ID – Hubungan Bupati Kuningan H Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda sudah mulai mencair. Itu dibuktikan dengan kehadiran mereka secara bersamaan di satu momen acara. Namun, berita konflik dua figur ini rupanya menjadi perhatian Gubernur Jabar, Ridwal Kamil.

Informasi terakhir, dalam waktu dekat ini, kedua pemimpin tertinggi Kuningan itu akan dipanggil Gubernur Jabar. Kepada Rakyat Cirebon, Wabup HM Ridho Suganda menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu mendapat panggilan gubernur.

“Saya belum dapat infonya. Namun saya siap ketika diundang oleh pak Gubernur, menjelaskan situasi yang terjadi di Kuningan,” ujar Wabup Ridho Suganda saat ditemui usai memberikan arahan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa, Rabu (24/3).

Pada kesempatan itu, Ridho juga menjelaskan, hingga kini dirinya tidak mengambil mobil dinas E 2 Y, yang kuncinya sudah diserahkan ke Bagian Umum Setda. Alasannya, untuk efisiensi penggunaan anggaran.

“Sampai saat ini kunci mobil dinas belum diambil. Saya masih nyaman memakai kendaraan pribadi dalam setiap kegiatan,” jelasnya.

Wabup pun mempersilahkan jika kendaraan dinas miliknya dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat. Karena mobil dinas itu milik rakyat dan dibeli pakai uang rakyat.

\"Fasilitas yang diberikan kepada saya selaku Wabup Kuningan sama saja fasilitas untuk rakyat,\" sergahnya.

Sebelumnya,pengamat politik Kuningan, Sujarwo BA mengatakan, jika internal partai tidak bisa membuat bupati dan wabup Kuningan berdamai, maka Gubernur Jabar, Ridwal Kamil seharusnya turun tangan. 

“Karena persoalan tersebut beraroma birokrasi, maka Ridwal Kamil dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat, diharap segera turun tangan. Agar disharmonis yang terjadi antara Bupati dengan Wabup tidak berlarut-larut,” terangnya.

Kalau dibiarkan, kata Mang Ewo, konflik ini akan berimbas pada terganggunya kenyamanan birokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Kuningan. 

“Tidak ada alasan bagi Gubernur untuk tidak segera menyelesaikannya. Namun alangkah eloknya, untuk mengharmoniskan kembali hubungan kedua pucuk pimpinan eksekutif Kabupaten Kuningan itu, tanpa harus melibatkan orang nomor 1 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Mereka berdua harus punya niat untuk menyelesaikan polemik ini,” tegasnya.(ale)

Sumber: