Akbarudin Sucipto: Sebelum G30S, PKI Jadi Partai Besar dan Berpengaruh di Cirebon

RAKYATCIREBON.ID-Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi partai besar dan berpengaruh di Kota Cirebon, Jawa Barat. Khususnya sebelum meletusnya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

Jejaknya terlihat saat kita menuju Kota Cirebon, dari arah Kedawung menuju Tuparev akan bertemu dengan sebuah gerbang dengan latar belakang bangunan tinggi menjulang. Bertuliskan Selamat Datang di Kota Cirebon, bangunan tersebut merupakan menara air milik PDAM Kota Cirebon.

Menara air yang pernah dianggap menara tertinggi di Asia Tenggara dibangun oleh Raden Slamet Ahmad (RSA) Prabowo bin Ki Hatmo, salah satu kader PKI,  terungkap dalam Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional. Saat itu, ia menjabat walikota Cirebon periode tahun 1960 hingga 1965, dan lebih dikenal sebagai Walikota Prabowo.

Berdasarkan sejumlah referensi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, Huru-hara G 30 S/PKI pada tahun 1965/1966 membuat kariernya sebagai walikota Cirebon berakhir. Meski ia memiliki prestasi dalam membangun Kota Cirebon, namun Raden Slamet Ahmad Prabowo bin Ki Hatmo harus meringkuk di Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jalan Benteng (sekarang) setelah diadili. Ia dituduh terlibat dan aktif sebagai kader PKI yang saat itu dianggap melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Ia lahir di Purworejo pada 21 Januari 1924, meninggal di Jakarta pada 21 Maret 2008. Ia dibebaskan dari Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jalan Benteng (sekarang) bulan Desember 1978.

Pada masa 1965, Walikota Prabowo mempersiapkan pembangunan Pasar Pagi. Sebelumnya, tahun 1960, melalui sentuhan tangannya, Kota Cirebon menjadi salah satu kota terbersih pertama di Indonesia.

Menurut pemerhati sejarah sekaligus Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota (Dekaciko), Akbarudin Sucipto menjelaskan, sebelum peristiwa G30S/PKI, PKI di Cirebon memiliki metode pergerakan yang sangat sistematik. Bahkan, mereka berani untuk melakukan pendekatan secara kultural kepada masyarakat Cirebon saat itu.

Menurut Akbar, PKI harus melakukan cara tersebut karena pada waktu itu, partai-partai besar lain seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdatul Ulama juga melakukan pendekatan secara kultural, untuk menarik simpati masyarakat Cirebon.

Pendekatan secara kultural, kata dia, harus dilakukan karena sejak dulu Kota Cirebon terkenal sebagai daerah dengan nilai religiustas yang tinggi. Ditambah lagi, di Kota Cirebon terdapat nama-nama besar tokoh penyebar agama islam, salah satunya yakni Sunan Gunung Jati.

\"Di Cirebon sistem pergerakan PKI berbeda dengan pola pergerakan PKI di tempat lain. Saya melihat PKI di Cirebon juga melakukan pendekatan kultural. Artinya mereka berani membaur dengan masyarakat,\" kata Akbar, belum lama ini.

Akbar melanjutkan, persaingan politik antar partai di Kota Cirebon ketika itu cukup sengit. Khusunya antara PKI dan Masyumi. Kendati demikian, ia menyebut, persaingan ini tidak sampai menimbulkan keributan.

\"Saat Kota Cirebon menjadi kota yang menyelenggarakan pemilu, walaupun pada saat itu jumlah kontestan banyak, dimana disitu ada PKI, tetapi relatif tidak ada keributan. Seringkali PNI, Nahdatul Ulama, Masyumi, dan PKI pada saat kampanye lokasinya berdekatan. Tapi yang memang terlihat berkonflik adaha PKI dan Masyumi. Entah saling ejek atau semacamnya. Tapi tidak sampai ribut,\" jelas Akbar.

Dia menambahkan, selain melakukan pendekatan kultural, banyak juga kader-kader PKI yang masuk dalam struktur pemerintahan di Kota Cirebon. Artinya, pola pergerakan PKI dilakukan sampai ditingkat pejabat pemerintahan.

Akbar menyebut, ada salah satu pejabat di pemerintahan Kota Cirebon yang menjadi anggota PKI sebelum meletusnya G30S PKI. Ia adalah Raden Slamet Ahmad (RSA) Prabowo bin Ki Hatmo, Wali Kota Cirebon yang menjabat dari tahun 1960 sampai 1965.

Sumber: