Tekan Kasus Positif Corona, Jabar Bentuk Tim Khusus

Gubernur juga meminta Pemerintah Pusat membantu Jabar dalam tes PCR agar dapat mengejar target WHO 1 persen dari total jumlah penduduk.  

Menurutnya, saat ini Jabar telah mampu menguji 50 ribu sampel PCR per minggu. Namun karena penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, angka tersebut dinilainya masih kurang. 

Dengan bantuan Pemerintah Pusat, kapasitas tes PCR Jabar diharapkan menjadi dua kali lipat. \"Kami sudah mampu menguji 50 ribu sampel per minggu tapi karena jumlah penduduk kami banyak kami harusnya dua kali lipat karena itu kami mohon pusat untuk turut membantu pengujian,\" harap Kang Emil.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, meskipun tidak terlalu signifikan, tiga provinsi mengalami tren peningkatan kasus harian yakni DKI Jakarta, Jabar dan Jateng. 

Sementara tiga provinsi yang angka kesembuhannya teringgi yaitu Jateng (64 persen) dan Sumatera Utara (59 persen) dan Jabar (55 persen). \"Jabar akan kita upayakan menaikan tingkat kesembuhannya walaupun tingkat kematiannya sudah rendah,\" tutur Luhut.

Dari catatannya, rata-rata kasus harian di Jabar periode bulan Juli sampai 16 September 2020 terbilang fluktuatif. Hal sama juga terjadi pada angka kesembuhan. 

\"Kalau kita lihat datanya sebenarnya angka-angka di Jabar masih fluktuatif, pernah meningkat dan kembali menurun,\" ujarnya.

Menurut Luhut, rerata nasional angka kematian mencapai 3,97 persen. Angka kematian nol persen tidak mungkin terjadi di Indonesia sampai vaksin dan obat ditemukan. Hal yang bisa dilakukan adalah mengontrol kasus selama tiga bulan ke depan. Pihaknya pun memastikan bahwa penyuntikan vaksin akan diprioritaskan di wilayah pulau Jawa.

\"Sebelum ada vaksin kita hanya bisa mengontrol jangan sampai lebih memburuk maka harus diperbaiki ditingkatkan dalam tiga bulan ini,\" katanya.

Terkait adanya kenaikan kasus belakangan ini, menurut Luhut karena adanya pelonggaran demi bangkitnya ekonomi dan ketidakdisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu Pemerintah Pusat meminta daerah memperketat aktivitas namun ekonomi bisa terus bergerak.

\"Kenaikan kasus terjadi setelah kita mulai melonggarkan karena ekonomi. Untuk itu perlu diketatkan kembali tapi bukan me-lockdown ya karena ekonomi pun harus jalan. Hanya pengetatan di zona risiko penularan tinggi saja,\" tutupnya. (*)

Sumber: