Pasokan Beras di Kabupaten Cirebon, Ono Surono: Bulog Harus Jadi Distributor Pemerintah

RAKYATCIREBON.ID-Pasokan beras di Kabupaten Cirebon dari Badan Urusan Logistik (Bulog) baru mencapai 30 persen, sementara 70 persen sisanya masih dipasok non Bulog. Padahal, secara aturan Bulog berkomitmen untuk memberikan beras dengan kualitas yang baik kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat menyambangi Kantor Bulog Cabang Cirebon di Jalan Pemuda, Kota Cirebon, sekaligus evaluasi penyerapan gabah/beras petani dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon, Jumat (27/12).

“Bulog sebagai instrumen negara jika ingin besar, jangan hanya ditugaskan untuk melakukan penyerapan gabah petani saja, tapi harus menjadi distributor program-program pemerintah terkait dengan bantuan sosial dalam hal ini BPNT,” ujar Ono.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, Komisi IV DPR RI akan mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dapat menyempurnakan regulasi agar Bulog dapat 100 persen menjadi pemasok BPNT. Terlebih, BPNT adalah program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Komisi IV merupakan mitra Bulog, kita akan dorong agar Bulog menjadi pemasok 100 persen. Alasannya agar dapat dikontrol secara jelas ketika ada kualitas beras kurang baik, sehingga nantinya Bulog dapat berkomitmen untuk mengganti,” terangnya.

Selain itu, kata Ono, yang tak kalah penting untuk menjadi dasar optimalisasi tugas Bulog sebagai pemasok beras berkualitas adalah komunikasi. Langkah tersebut harus terjalin baik antara pemerintah daerah, yakni Pemkab Cirebon dengan Perum Bulog yang ada di daerahnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Jabar Benhur Ngkaimi mengatakan, selain program BPNT, pihaknya juga memiliki tugas untuk menjalankan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk memasok kebutuhan pangan pada saat musim paceklik.

“Saat tidak musim panen, biasanya harga beras cenderung naik. Untuk itu, stok yang ada di gudang Bulog kita keluarkan dalam bentuk KPSH atas perintah Kementerian Perdagangan,” kata Benhur. (rmol)

Sumber: