Ridwan Kamil Segera Singkronisasikan Program Rindu

GUBERNUR Jabar terpilih 2018 Ridwan Kamil meminta DPRD Jabar untuk tidak memparipurnkan dulu Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA- PPAS) sebelum pihaknya mengisi dengan program pasangan Rindu (Ridwan Kamil–Uu Ruzhanul Ulum). Sehingga, saat dia bekerja, bisa menjalankan visi, misi dan program Rindu untuk percepatan pembangunan Jabar. “Hal ini sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 22/2018  yang menyebutkan,  walaupun belum dilantik, pasangan terpilih boleh mensinkronisasikan program. Maka kita butuh waktu dan minta izin kepada DPRD untuk tidak memparipurnakan KUA PPAS,” kata Kang Emil dalam acara rapat paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur jabar Terpilih 2018 di Gedung DPRD Jabar di Bandung, Rabu, (25/7). Kang Emil menjelaskan, poin yang disinkronkan ada 9 visi misi Rindu dan program  2019, harus 100 persen program RIndu. Program prioritasnya adalah  infrastruktur di Jabar Selatan, pengentasan pengangguran dengan program satu desa satu perusahaan, launching kredit Mesra (Masjid Sejahtera), dan program satu desa satu destinasi pariwisata dengan hibah pariwisata. Terkait KUA PPAS, Permendagri No. 38/2018, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, menyebutkan bahwa penyusunan KUA PPAS memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah. Dalam acara pengumuman penetapan gubernur terpilih itu, Kang Emil dan Kang Uu diperkenalkan kepada anggota dewan. “Saya senang, karena bertemu dengan politikus yang semula berseberangan, kami bertemu dalam satu wadah silahturahmi. Pilkada masa lalu, ke depan mari sama-sama membangun Jabar, itu komitmen kami setelah bertemu anggota dewan di sini,” kata dia. Kang Emil menambahkan, kedepan, dalam membangun Jabar, ia akan meningkatkan lobi ke pemerintah pusat karena selama ini dinilainya kurang optimal. Contoh Sumatera Utara yang APBD-nya tidak besar, tapi menerima bantuan pusat puluhan triliun, karena mengoptimalkan lobi ke pemerintah Pusat. “Saya ingin kalau APBD kita tidak cukup, harus ada sistem untuk lobi pemerintah pusat. Termasuk membuat kerja sama dengan luar negeri, “ kata dia. Menurut dia, jika semua urusan mengandalkan APBD, padahal APBD hanya 10 persen dari kemampuan membangun negeri ini, maka sebagai pemimpin ia harus inovatif.  “Saya tidak akan menjadi pemimpin yang sifatnya administratif,  tapi pemimpin  yang multi dimensi dimana ada rezekinya untuk jabar akan saya kejar, keluar negeri, ke pusat, itu yang saya sebut inovasi,” kata dia.

Sumber: