Pemkab Cirebon Kekurangan 13.100 ASN, BKN Janji Buka Lowongan

Pemkab Cirebon Kekurangan 13.100 ASN,  BKN Janji Buka Lowongan

SUMBER - Badan Kepegawaian Negara  (BKN) akan memperhatikan usulan dari tiap daerah agar lowongan bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah instansi dibuka. 
\"pemkab
ASN Kabupaten Cirebon sedang mengikuti apel pagi. Foto: Ist./Rakyat Cirebon
Seperti diketahui, seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon, kekurangan banyak ASN. Di Kabupaten Cirebon saat ini terdapat 13.879 ASN, sementara kebutuhan mencapai 26.889 orang, sehingga Kabupaten Cirebon membutuhkan hingga 13.100 ASN. 

Kepala Seksi Pengadaan Non Kementerian BKN Maryono mengatakan, bukan tidak mungkin pada tahun depan lowongan CPNS bagi daerah akan dilakukan, sebab di tahun ini lowongan bagi ASN di kementrian sudah dilakukan.

“Lowongan bagi calon ASN di instansi daerah tidak mungkin dilakukan tahun ini, sebab tahun ini jatahnya beberapa kementerian, tahun depan memungkinkan untuk dibuka lowongannya,” kata Maryono belum lama ini.

Menurutnya, anggaran yang terbatas di Kementerian Keuangan membuat rekrutmrn bagi ASN pun terbatas.

“Kita kan sudah tahu kalau rekrutmen ASN bagi lembaga negara di pusat sudah dibuka di tahun ini. Nah, kabupaten dan kota di daerah yang akan menyusul, kemungkinan tahun depan. Kan tidak mungkin di tahun ini juga instansi di daerah dibuka lowongan ASN, sekarang saja sudah bulan November,” ujarnya.

Maryono menambahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17/2011 tentang Manajemen maka formasi ASN akan dilihat terlebih dahulu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Akan dilihat dulu analisi jabatannya, dan apakah anggaran untuk menggaji ASN sudah tersedia?,” ujarnya.

BKN sendiri sering menerima usulan untuk pengadaan ASN, di antaranya formasi untuk berbagai tenaga teknis seperti guru, perawat, dan dokter. “2018 mudah-mudahan tercapai ya dibuka lowongan di daerah untuk calon ASN,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Cirebon memang sangat kekurangan ASN. Oleh karena itu, kebutuhannya sangat mendesak.

“Bayangkan saja, ada satu kantor UPT Pertanian di suatu kecamatan yang hanya memiliki dua ASN, yaitu kepala UPT nya dan satu tenaga honor. Itu baru satu tempat ya, belum lagi instansi lainnya, misalnya di kantor saya sendiri di BKPSDM saya pernah meminta seorang staf di kecamatan untuk dipindah ke BKPSDM karena memang saya kekurangan staf, tapi pihak kecamatan itu menolak karena di kecamatan itu saja sudah kekurangan staf, artinya kebutuhan akan calon ASN sangat mendesak,” kata Novi.

Menurutnya, salah satu syarat untuk bisa menambah formasi ASN adalah dengan membuka aplikasi e-formasi yang kemudian hasilnya dikirimkan ke Kemenpan RB. Aplikasi ini antara lain akan diisi jumlah ASN saat ini, kebutuhannya berapa serta kekurangannya berapa.

“Kita sudah isi aplikasi tersebut dan sudah dikirimkan ke Kemenpan RB. Kita berharap bisa secepatnya moratorium dibuka,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu syarat penerimaan calon ASN adalah formasi belanja pegawai di APBD harus tidak lebih dari 50 persen dari belanja publik. Di Kabupaten Cirebon sendiri, setiap tahunnya formasi belanja pegawai selalu di atas belanja publik.

“Soal belanja pegawai yang berada di atas belanja publik memang kita akui di Kabupaten Cirebon masih terjadi. Memang betul itu salah satu catatan yang diberikan kepada daerah jika ingin menambah formasi ASN. Tapi kalau kebutuhan ASN sangat mendesak, sementara belanja pegawai masih tinggi ya tetap seharusnya bisa diusulkan, karena memang situasinya sangat mendesak,” tuturnya. (yog)

Sumber: