Golkar Majalengka Pilih Berhati-hati Ikuti Instruksi DPD Jabar
Jumat 18-08-2017,05:00 WIB
MAJALENGKA - Jelang Pilkada Majalengka PDIP dan Golkar makin menguat untuk berkoalisi. Hal ini menyusul adanya koalisi Golkar dengna PDIP menghadapi Pilgub Jabar.
|
Dedi Mulyadi saat melantik pengurus Golkar Majalengka. dok. Rakyat Cirebon |
Pasalnya, baik PDIP maupun Golkar sama-sama mengakui adanya intruksi dari masing-masing DPD dan DPP kedua partai besar tersebut.
Ketua DPC PDIP Majalengka, Dr H Sutrisno SE MSi mengatakan, jika hal itu sudah diputuskan dan sudah mengerucut, maka intruksi itu sifatnya menjadi sebuah perintah yang harus dilakukan oleh semua kader partai, termasuk PDIP di Majalengka.
“Kalau sudah mengerucut pada satu titik maka intruksi itu sudah menjadi sebuah perintah yang harus dilaksanakan tentunya,” ucap Sutrisno kemarin.
Sementara itu, Dr H Karna Sobahi MMPd yang merupakan salah satu bakal calon yang ikut mendaftarkan diri di PDIP mengungkapkan, jika dirinya memang sudah mendapatkan penjelasan mengenai adanya intruksi koalisi PDIP-Golkar dalam Pilkada Majalengka.
Instruksi tersebut, kata dia, memang sebaiknya dilakukan. Namun demikian, jika melihat topografi PDIP di Majalengka sendiri yang secara aturan sudah bisa mencalonkan pasanganya sendiri, dengan bekal 18 kursi, bisa saja dalam Pilkada mendatang mengusung pasangan PDIP-PDIP.
“Jika di Majalengka nantinya ternyata mengusung calon dari PDIP-PDIP karena dianggap PDIP sangat kuat dan bisa mengusung calonya sendiri ya way not, tidak seperti Cirebon atau Kuningan yang jumlah kursinya belum memenuhi untuk bisa mengusung pasangan sendiri,” ucapnya.
Koalisi itu sendiri, kata dia, memang kehendak dipusat, dan sifatnya tidak linier. Artinya disetiap daerah harus calonya dari PDIP-Golkar. “Bisa saja Golkar–Golkar atau PDIP-PDI atau Golkar–PDIP. Tapi sebaiknya memang koalisi itu dilakukan,” imbuhnya.
Saat ditanya jika ternyata partai sepakat melakukan koalisi dan memutuskan calon pendampingnya dari Golkar, Karna mengaku sangat siap berpasangan dengan siapapun selama visi dan misinya bisa senapas serta sejalan dengan dirinya.
Apalagi, kata dia, hak pilihan itu sendiri sepenuhnya ada di partai pengusung. Meski demikian, ia mengaku memang sempat disodorkan dan ditawarkan beberapa nama oleh Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.
Namun tentunya hal tersebut sepenuhnya diserahkan pada partai. Apalagi PDIP sendiri saat ini sudah melakukan penjaringan dan tinggal menunggu pengumuman saja.
“Hak pilihan kan ada di partai. Saya serahkan sepenuhnya ke partai jika memang saya mendapatkan rekom untuk menjadi M1. Kalau tawaran memang sudah ada dari pa Dedi ke saya. Yang jelas bagi saya yang terbaik saja. Yakni terbaik untuk rakyat, terbaik untuk partai pengusung. Intinya saya siap dengan siapa saja,“ katanya.
Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar, H Asep Eka Mulyana atau yang akrab disapa Kang Apep memilih berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut.
Terkait munculnya intruksi DPD Golkar Jabar tentang perintah koalisi dengan PDIP pada Pilkada Majalengka mendatang, Apep menjelaskan, jika pada prinsipnya Partai Golkar Majalengka tidak merasa keberatan selama kerjasama politik.
Atau koalisi yang dibangun berlandaskan kesamaan visi dan misi alam membangun Majalengka ke depan. Sehingga, koalisi itu dinilai oleh pihaknya sangat bagus, karena Majalengka tidak bisa dibangun oleh sendirian dan Majalengka tidak bisa dipisahkan dengan Jawa Barat.
“Bagi Golkar Majalengka, jangankan harus koalisi dengan dua partai, koalisi dengan banyak partaipun sangat siap selama didasari kesamaan visi dan misi membangun Majalengka. Itu tentunya sangat positif, selama tidak membiarakan mengenai figur atau person terlebih dahulu,” ucapnya.
Namun, kata dia, langkah awal sebuah koalisi harus dibangun dengan bagaimana membangun visi dan presepsi yang sama dalam membangun Majalengka kedepan, setelah ada kesamaan dan cara pandang yang sama maka baru bicara soal figur.
Apalagi saat ini Golkar Majalengka sendiri masih melakukan proses penjaringan dan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lainya, seperti PDIP.
“Termasuk menunggu hasil riset dan kajian dari tim lima yang dibentuk PDIP dan Golkar Jawa Barat. Kalau hasil riset serta survei tim lima sudah menjadi keputusan provinsi tentunya Golkar Majalengka akan fatsun dengan hasil keputusan itu,” imbuhnya. (pai)
Sumber: