Tiga Mantan Calon Kepala Desa Sutawangi Gandeng Kuasa Hukum

Tiga Mantan Calon Kepala Desa Sutawangi Gandeng Kuasa Hukum

PANYINGKIRAN – Tiga mantan calon kepala desa (cakades) Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mendatangi kantor hukum yang berkantor di depan Pengadilan Agama Kecamatan Panyingkiran, Rabu (19/7).  
\"pilkades
Tiga mantan cakades di Sutawangi datangi kantor hukum. Foto: Herik/Rakyat Cirebon
Mereka menggandeng pengacara hukum karena menginginkan agar pelanggaran pilkades di desa tersebut ditindak tegas.

Tiga mantan cakades Sutawangi Sutawangi itu bernomor urut 1, 4 dan 5. Yakni, Toto Husni SPdI, Wawan Darmawan. Serta perwakilan mantan cakades Sutawangi dengan nomor urut 5 yang diwakili Tomi. Mereka menyampaikan laporan pelanggaran pilkades di Sutawangi ke kantor hukum tersebut.

Ketiganya meminta praktik politik uang pada masa tenang sebelum hari pencoblosan ditindak tegas. \"Kami ingin agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkades Sutawangi ditindak secara hukum. Makanya kami menggandeng pengacara untuk menindaklanjuti bukti-bukti pelanggaran pilkades di desa kami,\" ujar Toto, Rabu (15/7).

Mantan calon kades nomor urut satu, Wawan Darmawan mengatakan, koalisi para mantan calon kades ini menggandeng pengacara hukum sekaligus juga sebagai bukti bahwa pihaknya mendeklarasikan koalisi ini secara permanen sebagai penyeimbang di masa mendatang.

\"Kami para mantan calon kades Sutawangi mendeklarasikan sebagai penyeimbang pemerintah desa. Kalau perlu koalisi ini permanen. Tetapi dengan menggandeng pihak yang mengerti hukum, kami menuntut agar pelanggaran pilkades di Sutawangi ditindak tegas,\" ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara hukum dari kantor PBM dan Partner, H Pudin Bratamanggala pihaknya menerima pelaporan dari rombongan mantan calon kepala desa Sutawangi. Mereka menerima laporan bahwa pilkades di Sutawangi ada indikasi politik uang yang terjadi pada masa tenang yakni sebelum pencoblosan.

\"Hari ini kami baru menerima laporan dugaan pelanggaran Pilkades Sutawangi, bahwa pada masa tenang. Yakni, Sabtu pada 15 Juli di Desa Sutawangi-Jatiwangi itu ada orang yang bagi-bagi uang, besarannya Rp20 ribu,\" ujarnya.

Pihaknya juga mendengarkan laporan dari romobongan mantan calon kepala desa Sutawangi dengan nomor urut 1,4, dan 5 bahwasanya menurut mereka ada pihak luar yang membagi-bagikan uang di masa tenang itu yang melibatkan sebagian ketua RT dan koordinator pihak luar yang sengaja bagi-bagi uang dengan dalih ulang tahun dirinya.

\"Yang jelas kami akan tindak lanjuti, hanya saja laporan mereka tadi belum disertai bukti-bukti, jadi kami masih menunggu. Karena kami tidak bisa bergerak tanpa adanya dukungan saksi dan bukti-bukti,\" jelasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkdes Desa Sutawangi, Ahmad  Firdaus SPd  mengatakan, pilkades di Sutawangi sudah sesuai prosedur melalui azas langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berita acara hasil pemilihan sudah ditandatangani oleh para saksi. 

Menurutnya, tuduhan  Daftar Pemilih Tetap (DPT)  tidak diketahui  oleh masyarakat, itu tidak benar.  Karena sejak masih DPS sudah dipasang  disetiap dusun  dan DPT  dipasang di depan balai desa.  

Ia mengatakan, panitia telah memberi kesempatan  kepada masyarakat yang berhak memilih. Namun tidak tercantum di DPT untuk  mendaftar hingga pukul 22.00 WIB, sebelum hari pencoblosan. Serta ada sejumlah warga  yang masuk  ke daftar susulan.

Mengenai tuduhan ada politik uang,  kata dia, laporan itu sudah ditindaklanjuti  oleh anggota tim pengawas desa. Ternyata hal itu hanya berupa pemberian untuk ongkos ke balai desa untuk satu keluarga  sebesar Rp20 ribu oleh seorang RT yang dianggap simpatisan nomor urut 2.  

Sementara tentang adanya anggota ormas  atau LSM yang masuk area  pencoblosan, yang bersangkutan adalah warga Sutawangi yang kebetulan akan mencoblos dan mengenakan  seragam ormas tertentu. 

\"Mengenai adanya pemberian sembako ke anak yatim dan diangap kampanye terselubung, hal itu karena dianggap simpatisan nomor 2 sudah ditangani panwas dilokasi kegiatan dan  kegiatan tersebut langsung dibubarkan,\" pungkasnya. (hrd)

Sumber: