Soal FDS, Ketua MUI: Madrasah Diniyah jadi Korban

Kamis 15-06-2017,12:00 WIB
Soal FDS, Ketua MUI: Madrasah Diniyah jadi Korban

KUNINGAN – Polemik adanya ide Mendikbud RI untuk menerapkan sistem Full Day School (FDS) dengan rencana akan memberlakukan 5 hari sekolah terus berkembang di masyarakat. 
\"mui
KH Abdul Aziz Anbar Nawawi. Foto: Mumuh/Rakyat Cirebon 
Ide tersebut pun mendapat tanggapan serius dari tokoh NU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan KH Abdul Aziz Anbar Nawawi yang meminta agar FDS jangan dulu diterapkan mengingat berbagai pertimbangan.

“FDS di Kabupaten Kuningan diharapkan tidak dulu diterapkan, kita perlu berkoordinasi dulu dengan pihak pengelola Madrasah Diniyah. Jangan sampai kerena kurang koordinasi, Full Day School atau MD malah jadi korban. Toh Mendikbudnya juga masih longgar, bagi yang belum siap boleh menolak,” harap Aziz, Rabu (14/6).

Aziz menambahkan, sejumlah protes yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat, termasuk protes juga disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla atas turunnya SK Mendikbud tersebut, menandakan adanya kekurangpasan terhadap ide FDS itu. 

Oleh karena itu, ia kembali mengharapkan agar sistem tersebut tidak dulu diterapkan sebelum adanya penataan.

“Pak Wakil Presiden juga kan protes dengan keluarnya SK Mendikbud tentang FDS ini. Yang penting sekarang ituesensi dari FDS harus bisa kita capai dulu. Pak Ma\'ruf Amin selaku Ketua MUI pusat juga meminta agar ada penataan terlebih dulu,” kata Aziz yang baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya beberapa hari lalu itu.

Seakan ingin ada penegasan sikap, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan ini kembali menyatakan harapannya agar FDS di Kabupaten Kuningan khususnya tidak dulu diterapkan pada tahun ajaran sekarang.

Ia beralasan karena untuk menerapkan konsep tersebut jelas memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak pengelola Madrasah Diniyah.

“Jangan sampai terjadi korban ada dipihak Madarasah Diniyah karena kurang komunikasi. Saya yakin kalau tergesa-gesa, pihak Madrasah Diniyah akan menjadi korban. Wapres sendiri sepertinya belum setuju dengan SK Mendikbud tentang FDS ini, masa Wapres protes kepada Mentri? Ada apa dengan FDS ini?. Saya lebih sepakat lagi kalau menunggu dulu penyelesaian di tingkat pusat. Kata Menteri kan baru isyarat lampu hijau dari Peresiden, bukan betul-betul persetujuan,” ujarnya lagi.

Yang dimaksud dengan Madrasah Diniyah jadi korban, jelas Aziz, bisa bangunannya, bisa muridnya dan bisa juga guru-gurunya. Hal itu menurutnya jelas akan terjadi jika memang pada kenyataannya sistem sinkronisasi tidak diatur sedetil mungkin.

Pihaknya mengaku sangat khawatir sistem FDS diterapkan hanya diatas kertas, sementara pelimpahan ke Madrasah Diniyahnya tidak ada, bahkan guru Madrasahnya tidak dilibatkan di sekolah dengan sistem FDS tersebut.

“Bisa juga ada keterlibatan guru dengan baik, tetapi bangunan bisa terlantar karena belajarnya di sekolah. Namun kalau sistem sinkronisasi bisa tertata dengan baik, Insya Allah Diniyah akan lebih bagus, sebab yang tadinya siswa tidak mau mengikuti masuk ke Madrasah akan terpaksa jadi santri Diniyah,” tandas Aziz. (muh)

Sumber: