Tidak Puas Jawaban Pemkab, Sejumlah Orda Sambangi Dewan

Tidak Puas Jawaban Pemkab, Sejumlah Orda Sambangi Dewan

INDRAMAYU - Tindaklanjuti kisruh alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu yang kepada Organisasi Kedaerahan (Orda) makin meruncing. Karena masih merasa tidak puas dengan jawaban yang didapatkan dari Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga  (Disporabudpar) pengurus orda kembali sambangi kantor dewan untuk melakukan audiensi dengan Komisi B.
\"orda
Orda Indramayu datangi DPRD. Foto: Apriyanto/Rakyat Cirebon
Pantauan Rakcer, Orda yang hadir diantaranya Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (Ika Darma Ayu) Bandung, Ikatan Keluarga Wiralodra Darma Ayu (Ikawiradarma) Malang, dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (Ikmi) Cirebon, dan Himpunan Mahasiswa Indramayu (Hipmi) Sumedang. 

Audiensi yang diterima langsung oleh Ketua Komisi B dan beberapa Anggota lainya seperti Ahmad Fathoni dan Junedi tersebut  sempat terjadi ketegangan, lantaran tanggapan Komisi B seirama dengan Disbudpora yaitu menjanjikan anggaran di perubahan.

Ketua Ida, Dega Abietia Kresna menuturkan, kedatanganya ke DPRD Indramayu mengenai adanya kejanggalan pada anggaran dari Pemda Indramayu yang diperuntukan bagi 9 Orda, namun pelaksanaanya habis bagi satu Orda. Yaitu Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (Kapmi) Yogyakarta.

\"Disporabudpar hanya mengiming-imingi kami akan diberikan anggaran saat perubahan,\" ujarnya.
Lanjut Dega, adanya persoalan tersebut, berdasarkan hasil kordinasi dengan Asisten Daerah (Asda) III, dimana Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah marah akibat arahannya untuk membagi rata kurang didengar.

\"Perintah Ibu Bupati kok kalah dengan Disporabudpar,\" ucapnya. Sementara itu, Ketua Ikawiradharma Malang Azka meminta kepada wakil rakyat agar menindaklanjuti aspirasinya dengan menghadirkan isntansi terkait lainya. Seperti Disporabudpar, Asda III, dan tim anggaran.

\"Alasan yang diberikan Disporabudpar selalu begitu, akan ditindaklanjuti saat perubahan, hal itu bukan solusi, yang menjadi persoalan ialah adanya kejanggalan pada sistemnya,\" terangnya.

Ditegaskan, oleh karena itu pihaknya meminta agar anggaran bagi Kapmi sebesar Rp450 juta jangan dicairkan hingga persoalan ini selesai, mengingat masih adanya kejanggalan pada prosesnya.

\"Ketua Komisi B, Ali Akbar mengamini apa yang keluhkan mahasiswa dari beberapa orda tersebut, dimana anggaran tersebut diperuntukan bagi pemeliharanaan kesekretariatan secara keseluruhan Orda, dan tidak memfokuskan terhadap nama Ordanya.

\"491 sekian Juta dari  anggaran keseluruhanya, seperti belanja alat dan lainya, bukan saja untuk kesekretariatan,\" bebernya. Ditambahkan, sebagaimana fungsi pengawasan DPRD, salah satunya mengenai anggaran. Kemungkinan kedepanya akan dilakukan cek dari Pemda mengenai kelayakan sekretariat.

\"Hasil cek lapangan itu akan menentukan dibangun atau direhabnya mess mahasiswa,\" imbuhnya.
Dalam kesempatan itu juga, pihaknya menjanjikan akan memperjuangkan aspirasi dari Orda yang saat ini masih belum mendapatkan anggaran.

\"Berjanji agar benar-benar anggaran di tiap-tiap Orda dapat,\" tegasnya. Anggota Komisi B DPRD lainya, Junedi menegaskan, aspirasi dari rekan Orda akan ditindalanjuti oleh Komisi B, dimana akan menghadirkan instansi terkait lainya. 

Sehingga persoalan ini akan semakin jelas karena semua pihak akan bertemu. \"Semua Orda harus hadir, sehingga mengetahui dan memahami persoalan dengan jelas dan secara menyeluruh,\" pungkasnya. (yan)

Sumber: