Ketua Forbides Tegaskan Masih ada Pemerasan kepada Bidan Desa

Rabu 15-03-2017,09:00 WIB
Ketua Forbides Tegaskan Masih ada Pemerasan kepada Bidan Desa

SUMBER – Dianggap rawan terjadi pungutan liar (pungli) oleh oknum, Forum Organisasi Bidan Desa Indonesia (Forbides) Kabupaten Cirebon mengawal proses pengangkatan bidan desa PTT.
\"forbides
Forbides pantau pengangkatan bidan desa. dok. Rakyat Cirebon
Ketua Forbides Kabupaten Cirebon, Lestari menyampaikan, dengan turunnya surat instruksi bupati kaitan larangan adanya pungutan terhadap pengangkatan, pihaknya tidak akan terlena begitu saja. Sebab kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut masih ada. 

“Sampai saat ini masih ada oknum yang mencoba melakukan pemerasan pada bidan desa, bahkan oknum bekerja sistematis,” tutur Lestari pada Rakcer, Selasa (14/3).

Dikatakan, dengan alasan ucapan terimakasih karena sudah lolos dan akan diangkat, oknum-oknum nakal meminta uang pada bidan desa. Bahkan para oknum mau menurunkan nominal yang diminta.

“Sampai mereka (oknum,red) menurunkan nominalnya, yang tadinya sekian jadi sekian. Tapi pada prinsipnya, berapapun nilainya kami tetap tidak mau jadi objek pemerasan,” sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan perlawanan. Pasalnya para bidan desa yang telah berkontribusi besar terhadap pelayanan kesehatan dari mulai bayi belum dilahirkan sampai lansia,  dan saat negara telah memberikan hak kepada para bidan untuk menjadi pegawai tetap Negara. 

\"Diangkat itu hak kami, jadi harusnya tidak ada embel-embel apapun. Apalagi bupati sudah mengeluarkan instruksi, kok dibawah masih bermanuver meminta uang terima kasih,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan Lestari, pihaknya mempertanyakan adanya pungutan yang dilakukan oknum terhadap bidan desa. Bahkan ia penasaran pungutan itu nantinya akan bermuara ke siapa.
“Saya penasaran siapa otak dibelakangnya,” imbuhnya.

Kaitan dengan isu tersebut, Ketua DPRD, H Mustofa SH tidak tinggal diam. Dia mengaku siap pasang badan dan mengawal proses pengangkatan tersebut. 

“Saya sangat terkekut saat mendengar isu tersebut, bidan ini kan sudah memberikan kontribusi positif bagi daerah kok masih diperas saja kan kasihan. DPRD siap mengawal proses itu,” terangnya.

Masih disampaikan Mustofa, hal tersebut harusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab apabila tidak diawasi, justru akan menjadi preseden buruk pemerintahan saat ini.

“Pemerintah harus bertanggungjawab dan mengawal proses itu. Kaitan dengan pungutan pemerintah harus berupaya agar tidak terjadi di Kabupaten Cirebon,” paparnya. (ari) 

Sumber: