Sudah Dianggarkan, Harusnya Tunggakan Kasep Dilunasi

Sudah Dianggarkan, Harusnya Tunggakan Kasep Dilunasi

INDRAMAYU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu minta Pemerintah Daerah (Pemda) segera membayarkan tunggakan program Kartu Sehat Pintar (Kasep) senilai Rp42 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu. Pasalnya, anggaranya sudah diplot.
\"ilustrasi
rakyatcirebon.co.id
Ketua Komisi B DPRD Indramayu, Ali Akbar menegaskan, Kasep merupakan salah satu program di Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu, sehingga angaranya pun tentu sudah dialokasikan guna mendukung  kebijakan tersebut.

“Kalau itu sudah dianggarkan, seharusnya Pemda Indramayu membayar, karena itu (kasep, red) merupakan program daerah,” tegasnya.

Lanjut Ali, tinggal yang menjadi persoalan ialah mengenai kapan waktunya Pemda Indramayu membayar tunggakan program Kasep itu ke RSUD Indramayu, terlebih program kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin itu sudah dianggarkan.

Dia juga menuturkan, mengingat Kasep merupakan program Pemda Indramayu, tentu sudah adanya kesepakatan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Indramayu tentang pengalokasian anggaran untuk Kasep tersebut. 

Dengan adanya kejadian seperti ini, pihaknya mempertanyakan kemana anggaran yang dialokasikan untuk program Kasep tersebut. “Pemda harus bertanggung jawab dan membayar,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota  Komisi C DPRD Indramayu Sirojudin menuturkan, masih menunggaknya pembayaran Pemda Indramayu melalui program Kasep di RSUD Indramayu, merupakan hal yang biasa, meskipun begitu Pemda Indramayu melakukan pembayaranya dengan cara mencicil.

“Baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni maupun perubahan pembayarannya,” tuturnya.

Lanjut Sirojudin, hal itu dilakukan oleh Pemda sebagai bentuk pembayaran, meskipun dengan cara mencicil namun intens dilakukan hingga selesai.

Dinilai Sirojudin, terjadinya tunggakan tersebut bisa dikarenakan oleh beberapa hal, seperti adanya kasus Kasep Palsu, masyarakat yang tidak tercover program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun program lainya, sehingga masih mengandalkan program Kasep bagi masyarakat miskin yang dirawat di RSUD Indramayu.

Sebelumnya, wakil Direktur RSUD Indramayu, Ari Risdianto, saat ditemui wartawan koran ini diruang kerjanya mengeluh mengenai masih menunggaknya Pemda Indramayu kepada RSUD, melalui program Kasepnya di Tahun 2016, terlebih hingga tahun ini pun masih belum dibayarkan. 

Sementara untuk program pemerintah lainya seperti Kartu Insonesia Sehat (KIS) dan Badan Penjamin Jasa Sosial (BPJS) tidak ada masalah, masih menunggaknya pembayaran pada program Kasep sekitar Rp42 miliar, dimana itu hampir senilai dengan sepertiga dari Rp100 miliar total anggaran di RSUD Indramayu.

Ia menjelaskan, sekitar 630 orang selama Tahun 2016 itu perawat tidak digaji akibat kejadian tersebut, sehingga pihak RSUD harus kerja esktra dalam memberikan pemahaman dan kesebaran kepada karyawan.

Ditambahkan, meskipun menghambat jalanya operasoianal di RSUD, pihaknya harus mati-matian menjaga tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk melayani pasien dengan menggunakan Kasep. (yan/mgg)

Sumber: