Pemkab Harus Perhatikan Warga Perbatasan
Rabu 07-09-2016,11:09 WIB
Mustofa: Aspirasi Seputar Pelayanan dan Infrastruktur
SUMBER - Ketua DPRD H Mustofa SH minta Pemkab Cirebon lebih memperhatikan lagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Desakan Mustofa itu, setelah dirinya menerima masukan reses ke-2 dari anggota dewan, dimana warga perbatasan meminta perbaikan pelayanan dan infrastruktur.
“Ada banyak hal aspirasi yang masuk ke tiap anggota dewan saat reses. Hanya yang paling banyak adalah kaitan pelayanan dan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan,” terang Mustofa.
Dikatakan Mustofa, keluhan mengenai pelayanan seperti lambannya pembuatan e-KTP dan tidak jelasnya biaya yang harus dikeluarkan warga. Selain itu pelayanan kesehatan juga masih perlu dibenahi.
“Wilayah perbatasan ini harus diperhatikan, jangan hanya sebatas klaim itu masuk Kabupaten Cirebon. Tapi harus peka, artinya pelayanan apa yang kurang di perbatasan, pemerintah harus menyiapkannya,” jelasnya.
Mustofa mencontohkan, ketika belum ada pelayanan kesehatan, maka pemerintah daerah harus menyediakannya.
Kemudian, sebut Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon ini, persoalan infrastruktur juga tak kalah penting, sebab berjalannya perekonomian suatu daerah itu tergantung dengan infrastruktur.
“Bila jalannya baik, maka distribusi barang juga akan mudah. Sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi Partai Gerindra, R Cakra Suseno juga menganggap perhatian pemerintah terkait pelayanan dan pembenahan infrastruktur masih rendah, khususnya di wilayah timur Cirebon.
“Saya tahu betul karena saya dari sana. Jalan banyak yang rusak parah, terus pelayanan pembuatan KTP lambat,” ungkapnya.
Hal tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena, pemerintah sebagai pelayan masyarakat, kata Cakra, harus bisa melayani semaksimal mungkin.
“Saya yakin pada saat pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan masyarakatnya khususnya kaitan pelayanan, maka tidak akan timbul persoalan. Misalnya keinginan keluar dari Kabupaten Cirebon, itu saya yakin tidak ada. Munculnya hal seperti itu karena ketidakpuasan terhadap peran pemerintah,” paparnya. (ari)
SUMBER - Ketua DPRD H Mustofa SH minta Pemkab Cirebon lebih memperhatikan lagi masyarakat di wilayah perbatasan.
![\"ketua](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/09/mustofa.jpg\" "\\"ketua") |
| Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa. Foto: Yoga/Rakyat Cirebon |
Desakan Mustofa itu, setelah dirinya menerima masukan reses ke-2 dari anggota dewan, dimana warga perbatasan meminta perbaikan pelayanan dan infrastruktur.
“Ada banyak hal aspirasi yang masuk ke tiap anggota dewan saat reses. Hanya yang paling banyak adalah kaitan pelayanan dan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan,” terang Mustofa.
Dikatakan Mustofa, keluhan mengenai pelayanan seperti lambannya pembuatan e-KTP dan tidak jelasnya biaya yang harus dikeluarkan warga. Selain itu pelayanan kesehatan juga masih perlu dibenahi.
“Wilayah perbatasan ini harus diperhatikan, jangan hanya sebatas klaim itu masuk Kabupaten Cirebon. Tapi harus peka, artinya pelayanan apa yang kurang di perbatasan, pemerintah harus menyiapkannya,” jelasnya.
Mustofa mencontohkan, ketika belum ada pelayanan kesehatan, maka pemerintah daerah harus menyediakannya.
Kemudian, sebut Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon ini, persoalan infrastruktur juga tak kalah penting, sebab berjalannya perekonomian suatu daerah itu tergantung dengan infrastruktur.
“Bila jalannya baik, maka distribusi barang juga akan mudah. Sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi Partai Gerindra, R Cakra Suseno juga menganggap perhatian pemerintah terkait pelayanan dan pembenahan infrastruktur masih rendah, khususnya di wilayah timur Cirebon.
“Saya tahu betul karena saya dari sana. Jalan banyak yang rusak parah, terus pelayanan pembuatan KTP lambat,” ungkapnya.
Hal tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena, pemerintah sebagai pelayan masyarakat, kata Cakra, harus bisa melayani semaksimal mungkin.
“Saya yakin pada saat pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan masyarakatnya khususnya kaitan pelayanan, maka tidak akan timbul persoalan. Misalnya keinginan keluar dari Kabupaten Cirebon, itu saya yakin tidak ada. Munculnya hal seperti itu karena ketidakpuasan terhadap peran pemerintah,” paparnya. (ari)
Sumber:
- Share:
