Penetapan Tersangka Kasus BBM Fiktif Mundur
Rabu 24-08-2016,11:43 WIB
Kejari Masih Tunggu Hasil Ekspose di Kejati
SUMBER – Satu langkah lagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon akan tetapkan tersangka dugaan korupsi kwitansi Bahan Bakar Minyak (BBM) fiktif. Pasalnya saat ini tim penyidik Kejari sudah hampir melengkapi berkas.
“Saat ini tim tengah lakukan ekspose ke Kejati Bandung, kami juga masih menunggu hasilnya seperti apa, kan kita minta petunjuk ke Kejati apakah memang berkasnya sudah lengkap atau ada yang perlu dilengkapi lagi,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Intel Irvan SH, Selesa (23/8).
Kordinasi dengan Kejati ini, lanjut Irvan sangat penting guna menghindari putus ditengah jalan. Sehingga bukti-bukti dan hasil penyelidikan tidak sia-sia.
“Kita menghindari adanya pra peradilan, maka dari itu kami tidak mau ada yang salah,” ungkapnya.
Perlu diketahui kemarin (23/8) Kejari gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi kwitansi BBM fiktif ke Kejati Bandung. Gelar ekspose dilaksanakan mengingat dirasa berkas cukup lengkap.
Sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Tindakan Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejari Sumber, Muhammad Hendra menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 18 saksi yang terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Cirebon dan enam orang dari pihak SPBU yang pada saat itu digunakan oleh Bagian Umum Setda, baik pengurus, supervisor, manager, serta bagian administrasi.
“Seluruh saksi sudah kita mintai keterangan, hasilnya enam SPBU tidak mengaku mengeluarkan kwitansi kososng. Karena sejak 2009 sudah menggunbakan struk. Pemberkasan semuanya sudah selesai, dan bahan ini yang akan kita bawa ke Bandung untuk gelar perkara,” jelasnya pada Rakcer saat ditemui di ruang kerjanya Senin (22/8).
Langkah selanjutnya setelah semua pemberkasan selesai, kata Hendra dalam waktu dekat ini pihaknya akan kordinasi dengan pihak Kejati. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka tidak lama lagi penetapan tersangka bisa dilakukan.
“Kita belum menetapkan tersangka, karena kita baru akan gelar perkara dulu dan minta petunjuk ke Kejati,” paparnya.
Sebelumnya Bupati Cirebon Drs Sunjaya Purwadisastra MM MSi menegaskan menyerahkan sepenuhnya proses hukum mengenai kwitansi fiktif BBM pada aparat penegak hukum.
“Kalau kerugian dibawah Rp50 juta maka akan ditangani oleh Inspektorat, namun jika lebih dari Rp50 juta maka akan ditindaklanjuti penegak hukum,” terangnya.
Dalam penanganan kasus tersebut Sunjaya mengaku tidak akan melakukan intervensi. Semuanya ia serahkan pada aparat penegak hukum. Mengingat sudah masuk dalam kategori menyebabkan kerugian Negara.
“Kalau kurang dari 60 hari kan masih bisa pengembalian, ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun jadi kita serahkan pada APH,” terang Sunjaya.
Perlu diketahui pada saat itu Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah diduduki oleh EA yang saat ini menjadi Kepala Disperindag. (ari)
SUMBER – Satu langkah lagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon akan tetapkan tersangka dugaan korupsi kwitansi Bahan Bakar Minyak (BBM) fiktif. Pasalnya saat ini tim penyidik Kejari sudah hampir melengkapi berkas.
![\"Kasi](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/08/Intel-Kejari2C-Irvan-1.jpg\" "\\"Kasi") |
| Kasi Intel Kejari Sumber, Irvan. dok. Rakyat Cirebon |
“Saat ini tim tengah lakukan ekspose ke Kejati Bandung, kami juga masih menunggu hasilnya seperti apa, kan kita minta petunjuk ke Kejati apakah memang berkasnya sudah lengkap atau ada yang perlu dilengkapi lagi,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Intel Irvan SH, Selesa (23/8).
Kordinasi dengan Kejati ini, lanjut Irvan sangat penting guna menghindari putus ditengah jalan. Sehingga bukti-bukti dan hasil penyelidikan tidak sia-sia.
“Kita menghindari adanya pra peradilan, maka dari itu kami tidak mau ada yang salah,” ungkapnya.
Perlu diketahui kemarin (23/8) Kejari gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi kwitansi BBM fiktif ke Kejati Bandung. Gelar ekspose dilaksanakan mengingat dirasa berkas cukup lengkap.
Sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Tindakan Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejari Sumber, Muhammad Hendra menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 18 saksi yang terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Cirebon dan enam orang dari pihak SPBU yang pada saat itu digunakan oleh Bagian Umum Setda, baik pengurus, supervisor, manager, serta bagian administrasi.
“Seluruh saksi sudah kita mintai keterangan, hasilnya enam SPBU tidak mengaku mengeluarkan kwitansi kososng. Karena sejak 2009 sudah menggunbakan struk. Pemberkasan semuanya sudah selesai, dan bahan ini yang akan kita bawa ke Bandung untuk gelar perkara,” jelasnya pada Rakcer saat ditemui di ruang kerjanya Senin (22/8).
Langkah selanjutnya setelah semua pemberkasan selesai, kata Hendra dalam waktu dekat ini pihaknya akan kordinasi dengan pihak Kejati. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka tidak lama lagi penetapan tersangka bisa dilakukan.
“Kita belum menetapkan tersangka, karena kita baru akan gelar perkara dulu dan minta petunjuk ke Kejati,” paparnya.
Sebelumnya Bupati Cirebon Drs Sunjaya Purwadisastra MM MSi menegaskan menyerahkan sepenuhnya proses hukum mengenai kwitansi fiktif BBM pada aparat penegak hukum.
“Kalau kerugian dibawah Rp50 juta maka akan ditangani oleh Inspektorat, namun jika lebih dari Rp50 juta maka akan ditindaklanjuti penegak hukum,” terangnya.
Dalam penanganan kasus tersebut Sunjaya mengaku tidak akan melakukan intervensi. Semuanya ia serahkan pada aparat penegak hukum. Mengingat sudah masuk dalam kategori menyebabkan kerugian Negara.
“Kalau kurang dari 60 hari kan masih bisa pengembalian, ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun jadi kita serahkan pada APH,” terang Sunjaya.
Perlu diketahui pada saat itu Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah diduduki oleh EA yang saat ini menjadi Kepala Disperindag. (ari)
Sumber:
- Share:
