Satpol PP Dituding Tebang Pilih
Selasa 23-08-2016,11:11 WIB
Mantan Sekda Nilai Penertiban Atribut Balon Bupati Bermuatan Politik
MAJALENGKA – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, Drs H Ade Rachmat Ali MSi menilai penertiban atribut bakal calon (balon) Bupati Majalengka yang dilakukan Satpol PP terkesan tebang pilih.
Dia mengungkapkan, mendapat laporan dari timsesnya, spanduk dirinya di dua titik dicopot satpol PP Kabupaten Majalengka. Namun, hal itu hanya terjadi pada atribut dirinya.
“Spanduk yang dicopot isinya hanya foto saya dan tidak menyudutkan pihak lain. Selain itu pemasangannya pun sudah melalui prosedur seperti meminta izin kepada pemilik lahan dan tidak menempel di pohon yang dianggap mengotori lingkungan,” ujarnya, Senin (22/8).
Padahal, kata dia, apa yang dilakukannya dan para balon lainnya dengan memasang atribut di sejumlah tempat itu merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada nanti dan tidak merugikan pihak manapun.
“Yang kami lakukan juga bagian dari sosialisasi Pilkada nanti. Karena, belum semua masyarakat tahu kalau Pilkada sebentar lagi. Jadi semestinya mereka memberikan ruang kepada kami untuk mensosialisasikan diri ke masyarakat,” ungkapnya.
Ade yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini menilai wajar jika di setiap perhelatan Pilkada, sudut-sudut kota dipenuhi dengan atribut politik.
“Ini kan hanya lima tahun sekali, jadi mestinya wajar saja. Kalau tidak ada atribut politik masyarakat juga tidak akan tahu jika akan ada Pilkada dan juga tidak tahu siapa-siapa saja yang muncul untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin Majalengka,” ujarnya.
Bahkan Ade menyinggung, penertiban atribut politik milik para balon saat ini penuh dengam unsur politik. Dia mensinyalir penertiban atribut itu tebang pilih dan ada muatan politiknya.
“Saya mendapat laporan katanya Dua atribut saya di Cijati dan di Panjalin dicopot oleh satpol PP. Padahal spanduk balon yang lain boleh. Tetapi kenapa punya saya tidak boleh. Seharusnya kita harus memberi contoh Pilkada demokratis itu seperti apa,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Shaleh, timsesnya ini merasa keberatan dengan tindakan Satpol PP yang pilih kasih dalam menertibkan atribut.
“Kami semua sudah paham apa maksud dari penertiban atribut politik ini. Jelas ada unsur politiknya,” jelasnya.
Shaleh menerangkan, penyebaran dan pemasangan spanduk, baliho ataupun banner itu dimaksudkan untuk meningkatkan popularitas para balon sehingga masyarakat mengenal siapa pemimpin ke depannya kelak.
“Saya rasa ini dalam rangka mensosialisasilan diri, jika tidak begitu masyarakat tidak akan tahu program apalagi calon pemimpinnya,” tukas Shaleh.(hsn)
MAJALENGKA – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, Drs H Ade Rachmat Ali MSi menilai penertiban atribut bakal calon (balon) Bupati Majalengka yang dilakukan Satpol PP terkesan tebang pilih.
![\"Ade](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/08/Ade-Rachmat-Ali-1.jpg\" "\\"Ade") |
| Ade Rachmat (kanan). dok. Rakyat Cirebon |
Dia mengungkapkan, mendapat laporan dari timsesnya, spanduk dirinya di dua titik dicopot satpol PP Kabupaten Majalengka. Namun, hal itu hanya terjadi pada atribut dirinya.
“Spanduk yang dicopot isinya hanya foto saya dan tidak menyudutkan pihak lain. Selain itu pemasangannya pun sudah melalui prosedur seperti meminta izin kepada pemilik lahan dan tidak menempel di pohon yang dianggap mengotori lingkungan,” ujarnya, Senin (22/8).
Padahal, kata dia, apa yang dilakukannya dan para balon lainnya dengan memasang atribut di sejumlah tempat itu merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada nanti dan tidak merugikan pihak manapun.
“Yang kami lakukan juga bagian dari sosialisasi Pilkada nanti. Karena, belum semua masyarakat tahu kalau Pilkada sebentar lagi. Jadi semestinya mereka memberikan ruang kepada kami untuk mensosialisasikan diri ke masyarakat,” ungkapnya.
Ade yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini menilai wajar jika di setiap perhelatan Pilkada, sudut-sudut kota dipenuhi dengan atribut politik.
“Ini kan hanya lima tahun sekali, jadi mestinya wajar saja. Kalau tidak ada atribut politik masyarakat juga tidak akan tahu jika akan ada Pilkada dan juga tidak tahu siapa-siapa saja yang muncul untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin Majalengka,” ujarnya.
Bahkan Ade menyinggung, penertiban atribut politik milik para balon saat ini penuh dengam unsur politik. Dia mensinyalir penertiban atribut itu tebang pilih dan ada muatan politiknya.
“Saya mendapat laporan katanya Dua atribut saya di Cijati dan di Panjalin dicopot oleh satpol PP. Padahal spanduk balon yang lain boleh. Tetapi kenapa punya saya tidak boleh. Seharusnya kita harus memberi contoh Pilkada demokratis itu seperti apa,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Shaleh, timsesnya ini merasa keberatan dengan tindakan Satpol PP yang pilih kasih dalam menertibkan atribut.
“Kami semua sudah paham apa maksud dari penertiban atribut politik ini. Jelas ada unsur politiknya,” jelasnya.
Shaleh menerangkan, penyebaran dan pemasangan spanduk, baliho ataupun banner itu dimaksudkan untuk meningkatkan popularitas para balon sehingga masyarakat mengenal siapa pemimpin ke depannya kelak.
“Saya rasa ini dalam rangka mensosialisasilan diri, jika tidak begitu masyarakat tidak akan tahu program apalagi calon pemimpinnya,” tukas Shaleh.(hsn)
Sumber:
- Share:
