Sekda Juga Siap Dipanggil Kejaksaan
Jumat 05-08-2016,11:20 WIB
Kasus DBH Tahun 2013, Yosep Sebagai Ketua TPAD
KUNINGAN – Dugaan kasus penyelahgunaan DBH (Dana Bagi Hasil) Migas tahun 2013 yang memaksa Kejaksaan untuk terjun dengan memanggil 3 anggota dewan untuk dimintai keterangan atas tugasnya sebagai anggota Banggar DPRD saat itu, kini semakin melebar.
Setelah Bupati H Acep Purnama SH MH menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD tahun 2013, kini Sekda pun menyatakan kesiapan siap hadir untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik Kejaksaan Neheri Kuningan.
Pernyataan kesiapan Sekda untuk memenuhi panggilan Kejaksaan tersebut disampaikan kepada sejumlah media usai mengikuti acara sidang paripurna terkait pengesahan LPj Bupati atas pelaksanaan APBD 2015, kemarin (4/8).
“Ya harus siap dong (memenuhi panggilan Kejaksaan, red), harus mau sesuai dengan aturan, kan ada aturannya. Jika dipanggil, saya masa menolak, ya harus siap. Kan untuk klarifikasi atau apa lah,” tegas Yosep.
Namun begitu, Yosep mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus yang kini masih menggelinding di gedung dewan.
Dalam proses penetapan Dana Perimbangan Migas pada tahun 2013 lalu, Yosep mengaku saat itu dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD).
“Saya belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan. Kita tunggu saja perkembangannya, saya tidak mau berasumsi. Belum tentu benar atau salah, kan sedang diklarifikasi dulu, jangan membuat asumsi-asumsi dulu lah, biarkan aparat hukum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ditanya apakah benar anggaran DBH Migas tahun 2013 totalnya sebesar Rp14,8 M, Yosep enggan menjawabnya. Ia hanya mengiyakan jika dana yang dipersoalkan Kejaksaan tersebut jumlahnya milyaran.
“Iya ya, karena yang namanya bantuan milyar kan biasanya, apalagi yang sifatnya fisik. Jangan diartikan itu disalahgunakan ya, enggak lah. Itu di tahun 2013 dan tahun 2014. Sekdanya ya waktu itu saya,” tutur Yosep.
Ia kembali menegaskan siap untuk memenuhi undangan Kejaksaan untuk memberikan keterangan kepada penyelidik.
Namun ia pun lagi-lagi mengatakan tidak mau berasumsi siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebab menurutnya dalam hukum asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
“Tapi sekali lagi jangan dulu berpikiran dan berasumsi, bahwa ini salah ini itu, jangan dulu, asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan, kita hargai. Bahkan, saya pikir kalau staff saya dipanggil silahkan saja gak apa-apa, kewenangan aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan, siapapun termasuk saya, pasti saya akan taat kalau ada undangan mah,” tandasnya.(muh)
KUNINGAN – Dugaan kasus penyelahgunaan DBH (Dana Bagi Hasil) Migas tahun 2013 yang memaksa Kejaksaan untuk terjun dengan memanggil 3 anggota dewan untuk dimintai keterangan atas tugasnya sebagai anggota Banggar DPRD saat itu, kini semakin melebar.
![\"Yosep](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/08/Yosep-Setiawan.jpg\" "\\"Yosep") |
| Yosep Setiawan. Foto: Mumuh/Rakyat Cirebon |
Setelah Bupati H Acep Purnama SH MH menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD tahun 2013, kini Sekda pun menyatakan kesiapan siap hadir untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik Kejaksaan Neheri Kuningan.
Pernyataan kesiapan Sekda untuk memenuhi panggilan Kejaksaan tersebut disampaikan kepada sejumlah media usai mengikuti acara sidang paripurna terkait pengesahan LPj Bupati atas pelaksanaan APBD 2015, kemarin (4/8).
“Ya harus siap dong (memenuhi panggilan Kejaksaan, red), harus mau sesuai dengan aturan, kan ada aturannya. Jika dipanggil, saya masa menolak, ya harus siap. Kan untuk klarifikasi atau apa lah,” tegas Yosep.
Namun begitu, Yosep mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus yang kini masih menggelinding di gedung dewan.
Dalam proses penetapan Dana Perimbangan Migas pada tahun 2013 lalu, Yosep mengaku saat itu dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD).
“Saya belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan. Kita tunggu saja perkembangannya, saya tidak mau berasumsi. Belum tentu benar atau salah, kan sedang diklarifikasi dulu, jangan membuat asumsi-asumsi dulu lah, biarkan aparat hukum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ditanya apakah benar anggaran DBH Migas tahun 2013 totalnya sebesar Rp14,8 M, Yosep enggan menjawabnya. Ia hanya mengiyakan jika dana yang dipersoalkan Kejaksaan tersebut jumlahnya milyaran.
“Iya ya, karena yang namanya bantuan milyar kan biasanya, apalagi yang sifatnya fisik. Jangan diartikan itu disalahgunakan ya, enggak lah. Itu di tahun 2013 dan tahun 2014. Sekdanya ya waktu itu saya,” tutur Yosep.
Ia kembali menegaskan siap untuk memenuhi undangan Kejaksaan untuk memberikan keterangan kepada penyelidik.
Namun ia pun lagi-lagi mengatakan tidak mau berasumsi siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebab menurutnya dalam hukum asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
“Tapi sekali lagi jangan dulu berpikiran dan berasumsi, bahwa ini salah ini itu, jangan dulu, asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan, kita hargai. Bahkan, saya pikir kalau staff saya dipanggil silahkan saja gak apa-apa, kewenangan aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan, siapapun termasuk saya, pasti saya akan taat kalau ada undangan mah,” tandasnya.(muh)
Sumber:
- Share:
