Miris, APBD 2026 Timpang : Gaji Pegawai Mewah, Anggaran Perbaikan Jalan Kecil
Mantan Anggota DPRD periode 2019-2024, Yoga Setiawan menyoroti ketimpangan belanja pegawai dan anggaran infrastruktur jalan. FOTO : DOC/RAKYAT CIREBON--
CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY ID — Postur anggaran APBD Kabupaten Cirebon 2026 mendapat sorotan. Dinilai terlalu timpang. Kurang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur jalan dan drainase.
Hal itu, disampaikan Anggota DPRD periode 2019–2024, Yoga Setiawan, Rabu (6/8). Statement nya disampaikan menanggapi kritik Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, yang menyayangkan minimnya anggaran untuk perbaikan jalan.
“Ketimpangan anggaran tahun 2026 sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Belanja pegawai terlalu besar. Ini harus segera dibenahi,” tegas Yoga, Rabu (6/8).
Yoga menekankan bahwa kritik verbal dari Ketua DPRD saja tidak cukup. Ia mendorong agar DPRD melakukan langkah nyata, memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas ulang postur anggaran.
Pasalnya, dari dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), total usulan APBD 2026 tercatat Rp4,2 triliun. Namun, anggaran untuk perbaikan jalan hanya sekitar Rp170 miliar. Yoga menilai angka ini jauh tertinggal dibanding kabupaten lain di Jawa Barat.
Padahal, daerah lain yang APBD nya Rp2,2 triliun saja mampu mengalokasikan Rp300 miliar untuk infrastruktur. “Ini sangat timpang. Kenapa Kabupaten Cirebon tidak bisa?” ujar Yoga.
Ia menilai lemahnya alokasi anggaran untuk infrastruktur menunjukkan perlunya perombakan skala prioritas. Yoga pun mendorong agar DPRD dan kepala daerah memberikan dukungan penuh kepada TAPD untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat.
Yoga juga menyinggung potensi intervensi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika anggaran mereka dipangkas, sesuatu yang kerap terjadi saat ia masih menjabat.
“Kalau ada OPD yang tidak terima anggarannya dicoret, laporkan saja. DPRD harus memberi backup. Bupati dan Wakil Bupati juga harus turun tangan memberi instruksi kepada TAPD, Plt Sekda, Bapelitbangda, dan BKAD agar memprioritaskan anggaran perbaikan jalan di 2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yoga mengingatkan masih ada ruang untuk asistensi anggaran, terutama bulan Agustus ini, sebelum APBD diketok. Menurutnya, anggaran-anggaran yang tidak mendesak atau bersifat seremonial bisa dialihkan untuk perbaikan jalan. Bahkan, anggaran 2025 masih bisa dimanfaatkan untuk hal serupa.
Yoga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur yang layak di Kabupaten Cirebon.
“Mudah-mudahan apa yang digaungkan Ketua DPRD bisa benar-benar konkret dilaksanakan. Kami sebagai warga mendukung penuh langkah-langkah perbaikan infrastruktur. Jangan sampai anggaran besar tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” tutup Yoga. (zen)
Sumber: