Pemkab Cirebon Dorong Percepatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Lewat Bimtek PPRG

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mendorong percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Dibuktikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, Senin (7/10).

Acaranya diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon. Dibuka Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, diwakili oleh asisten daerah pemerintahan, Drs H Mochamad Syafrudin, Kepala DPPKBP3A, Dra Indra Fitriyani MM.

Dalam sambutannya, Fitri--sapaan Kadis DPPKBP3A Indra Fitriyani menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan PPRG sebagai strategi pembangunan yang adil bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

“Pengarusutamaan gender bukan hanya tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor," katanya.

"Karena itu, Bimtek PPRG ini sangat penting dalam membangun pemahaman bersama untuk menyusun program dan anggaran yang responsif gender,” ujarnya.

Bimtek PPRG ini, terang Fitri menjadi bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digagas oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Siti Komariyah SKep Ners MAP.

"Bimtek ini, sebagai bentuk dukungan terhadap aksi perubahan bertajuk 'Optimalisasi Implementasi PUG' di tingkat kecamatan di kabupaten  Cirebon," katanya.

Menurutnya, pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat yang setara dari pembangunan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

PPRG menjadi instrumen penting dalam memastikan program dan kegiatan pemerintah. Disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tidak berarti membuat program terpisah antara laki-laki dan perempuan. Melainkan mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam seluruh tahapan pembangunan.

Melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG hingga ke tingkat kecamatan, diharapkan tercipta kerangka kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Pokja PUG juga menjadi bagian dari pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan keadilan sosial dalam perencanaan program.

Selain itu, lanjut Fitri, DPPKBP3A menegaskan komitmennya untuk menguatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di tahun 2025. Bimtek ini, sebagai pembekalan para aparatur pemerintah dengan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana merancang program pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender.

“Harapannya, ke depan, kebijakan dan program di Kabupaten Cirebon semakin sensitif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa memandang gender,” tukasnya. (zen)

Sumber: