Pilkada Dipilih DPRD Dinilai Kemunduran Demokrasi

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai beragam tanggapan. Salah satunya disampaikan Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman.

Kata Jigus--sapaan akrab Wakil Bupati Cirebon,  mekanisme tersebut berpotensi menjadi kemunduran bagi demokrasi di daerah.

“Kalau ditarik ke DPRD berarti kan bisa dibilang kemunduran demokrasi. Balik lagi seperti zaman dulu,” ujarnya.

BACA JUGA:Wacana Pilkada Lewat DPRD, Kritik Keras terhadap Partai Politik

Agus menegaskan pandangannya tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan sikap politik resmi. Ia menilai saat ini Indonesia sudah berada pada sistem demokrasi terbuka. Sebaiknya dilanjutkan.

Meski demikian, ia menyerahkan seluruh keputusan pada lembaga yang berwenang. “Nanti yang memutuskan kan bukan saya, tetapi KPU, DPR RI yang membuat regulasi, atau mungkin juga akan dikaji oleh MK,” katanya.

Disinggung soal persepsi biaya politik dan potensi politik uang dalam pilkada langsung, Agus mengakui bahwa fenomena tersebut tidak bisa dihindari.

Namun ia menekankan bahwa persoalannya bukan soal pilkada murah atau mahal. Melainkan kepuasan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Kalau dipilih langsung oleh rakyat itu kan cakupannya luas. Kalau lewat DPRD mungkin lebih praktis. Dari sisi waktu, mungkin bisa lebih efisien karena tidak perlu sosialisasi besar-besaran," katanya.

"Tapi kos politik itu bukan hanya soal uang, melainkan sistem," lanjutnya.

Terkait kemungkinan dampak apabila pilkada dipilih DPRD diberlakukan, Agus menyebut hal itu akan memengaruhi hubungan antara kepala daerah dan DPRD.

“Setiap kebijakan pasti berdampak. Tinggal nanti kajiannya seperti apa. Saya sebagai pribadi mengikuti saja keputusan pihak yang berwenang,” katanya.

Agus juga menyampaikan pengalamannya mengikuti berbagai kontestasi politik. Mulai dari Pileg, Pilkada bahkan Pilwu. Di mana aturan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Ya, Jigus--sapaan H Agus Kurniawan Budiman, sebelum ber kontestasi di Pilkada 2024 lalu, sebelumnya masih menjabat sebagai Kuwu atau Kepala Desa.

Artinya, tau betul, bagaimana iklim politik di daerah. Jigus sudah melaluinya. Dari mulai tataran tingkat desa.

Saat Pilkada, Jigus diusung oleh NasDem. Dikawinkan dengan Drs H Imron MAg dari PDIP. Posisinya, saat ini NasDem hanya memiliki 4 kursi di legislatif.

Sementara PDIP cukup dominan. Memiliki 13 kursi. Disusul PKB dengan 9 kursi. Golkar dan Gerindra masing-masing 7 kursi. PKS 6 kursi. Setelah itu, NasDem dan Demokrat masing-masing 4 kursi.

Kalau pertarungannya nanti di DPRD, jelas NasDem "kewalahan" dan Jigus sebagai refresentasi dari NasDem kurang diuntungkan.

Hitung-hitungannya, kalau berkaca pada peta politik nasional, dimana Gerindra, Golkar, Demokrat plus PKB, berada dalam satu gerbong kekuasaan. Jelas NasDem bakal keteteran.

Mau tidak mau, NasDem harus dipaksa kawin lagi dengan PDIP, bahkan PKS. Hanya saja, PKS di Kabupaten Cirebon, kalau berkaca dari Pilkada 2024 lalu, tidak memiliki chemistry dengan PDIP dan NasDem.

Kalaupun bergabung, masih kalah kuantitas. Hanya ada 23 kursi. Kalau benar diputuskan pemilihan Kepala Daerahnya di DPRD, kubu Jigus, kalah telak.

Menanggapi perhitungan itu, Jigus enggan berspekulasi lebih, mengenai siapa yang akan diuntungkan apabila pilkada dipilih oleh DPRD.

BACA JUGA:PDIP Siap Tempur, Pilkada Langsung Oke, Lewat DPRD Pun Mantap

“Itu jaraknya masih jauh. Kita tidak bisa memprediksi sekarang. Saya juga bukan paranormal,” ujarnya sambil tersenyum.

Sebagai penegasan, Agus kembali menghindari pernyataan tegas terkait pilihan antara pilkada langsung atau melalui DPRD.

“Ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat. Secara pribadi saya hanya memberi asumsi. Kita tunggu saja keputusan dari pihak yang berwenang,” katanya. (zen)

Sumber: