Paripurna Memanas, Fraksi PDIP Walk Out Tuntut Kejelasan Dana Cadangan Investasi

RAKCER.DISWAY, MAJALENGKA - Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka pada Selasa sore 16 Desember 2025, mendadak tegang dan memanas.

 

Agenda utama pembahasan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan Investasi diwarnai aksi dramatis ketika seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memilih untuk meninggalkan ruang sidang atau walk out (WO).

 

Keputusan ekstrem itu diambil setelah permintaan Fraksi PDIP agar diberi waktu musyawarah internal guna memperjelas peruntukan dana yang dicabut, tidak diakomodasi oleh fraksi mayoritas lain.

BACA JUGA:BIJB Kertajati Masih Bergantung pada Penerbangan Haji dan Umrah

 

Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi yang juga merupakan bagian dari Fraksi PDIP menjelaskan inti dari keberatan fraksinya.

 

Fraksi PDIP secara resmi meminta agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan dana cadangan investasi dihentikan sementara.

 

"Fraksi PDI-P meminta agar Raperda dana cadangan ini dimusyawarahkan terlebih dahulu di internal fraksi. Fraksi PDI-P ingin penjelasan yang lebih jelas soal peruntukan dana yang dicabut dari dana cadangan sebelum pengambilan keputusan final dilakukan," jelas Didi, yang juga ikut serta dalam aksi walk out tersebut sebagai bentuk solidaritas dan penekanan terhadap usulan fraksinya.

 

Meskipun usulan tersebut bersifat krusial, mayoritas fraksi lain yang hadir dalam sidang paripurna tersebut menyatakan tidak sepakat jika rapat harus break atau ditunda.

BACA JUGA:Perdana Tampil di SEA Games, Atlet Paralayang Majalengka Disha Fajar Praharini Langsung Sumbang Emas

 

Mereka bersikeras rapat harus dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

 

Penolakan mayoritas ini lantas memicu keputusan tegas dari pimpinan Fraksi PDIP untuk menarik diri dari sidang.

 

"Karena fraksi lain tidak sepakat untuk jeda, akhirnya dari PDI-P diinstruksikan walk out," tegas Didi Supriadi.

 

Kendati terjadi kericuhan dan aksi walk out oleh salah satu fraksi terbesar, Rapat Paripurna DPRD Majalengka tetap berlanjut.

 

Sidang kemudian diambil alih dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana.

BACA JUGA:Prof Dr Ir KH Mohammad Nuh: Sosok Kiai-Teknokrat, Intelektual, dan Negarawan di Pucuk Pimpinan Syuriah PBNU

 

Asep memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tetap sah. "Rapat paripurna tetap berlanjut karena kuorum (jumlah minimum anggota yang hadir agar rapat dianggap sah, red) terpenuhi," ujarnya.

 

Dalam sidang yang berlanjut tersebut, DPRD Majalengka akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang investasi daerah.

Sumber: