Dishub Krisis Personel, Pemkot Bakal Kerjasama dengan Kemenhub

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencari cara agar kebutuhan SDM di semua perangkat daerah tetap terpenuhi, termasuk di dinas-dinas teknis yang memerlukan latar belakang khusus seperti Dinas Perhubungan. 

Seperti diketahui, saat ini Dinas Perhubungan Kota Cirebon mulai mengalami krisis personel, dimana personel yang tersisa sangat jauh dari angka ideal. 

Belum lagi, dalam dua tahun kedepan akan lebih dari 20 personel Dishub mulai memasuki masa purna bakti. 

BACA JUGA:Pohon Tumbang Dominan Selama 2025, Disusul Rumah Ambruk

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati mengungkapkan, kondisi SDM di semua perangkat daerah, termasuk di Dinas Perhubungan ini menjadi fokus pihaknya. 

​"Itu menjadi fokus kita, tapi sementara ini ya memaksimalkan dengan SDM yang ada, karena kan belum ada seleksi," ungkap Sri kepada Rakyat Cirebon, Rabu (14/01). 

Khusus untuk Dinas Perhubungan ini, lanjut Sri, karena memang memerlukan latar belakang dan background pendidikan yang khusus di bidang perhubungan, pihak BKPSM sudah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Perhubungan agar dibantu untuk pemenuhan SDM di daerah. 

BACA JUGA:Targetkan Penataan Kabel Optik Selesai Pertengahan 2026

Penjajakan pun sudah dilakukan dengan beberapa lembaga pendidikan ikatan dinas dibawah Kemenhub, namun karena belum terjalin sebuah perjanjian kerjasama, maka langkah yang akan dilakukan, adalah terlebih dahulu menyusun sebuah MoU. 

"Kalau untuk Dishub, kita sudah coba penjajakan Kementerian, meminta pegawai yang lulusan STTD. Cuma kemarin itu karena belum ada perjanjian kerja sama, jadi kita mau bereskan dulu administrasinya. 

Penjajakan ini, disebutkan Sri, sudah dilakukan sekitar satu bulan laku, dimana BPKSDM langsung bersama Kepala Dinas Perhubungan menghadap ke Kemenhub. 

BACA JUGA:4 Juta Penumpang Pakai Kereta Api Selama 2025

"Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita bisa mendapatkan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan," jelas Sri. 

Kondisi ini, diakui Sri bukan hanya terjadi di Dinas Perhubungan, dimana perangkat daerah lain pun sama, terutama tenaga teknis dengan spesifikasi khusus. 

Sumber: