Progres TGR LHP BPK Disdikbud Capai Rp1,07 Miliar, Dibayar Sejumlah Satuan Pendidikan dan Pihak Ketiga

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, KUNINGAN - Proses pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di sektor pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024/2025 terus menunjukkan perkembangan. Dari total kewajiban sekitar Rp3,2 miliar, hingga pertengahan April 2026 telah terealisasi pengembalian sebesar Rp1,07 miliar, menyisakan Rp2,13 miliar yang masih harus dituntaskan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Dr Carlan MPd, menegaskan tanggung jawab atas TGR tersebut tidak berada di institusi dinas, melainkan pada satuan pendidikan serta pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan anggaran.

“Yang memiliki kewajiban TGR itu bukan Disdikbud, tetapi satuan pendidikan dan rekanan. Jadi ada pihak sekolah dan pihak ketiga,” ujarnya usai menghadiri rapat LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2026).

Ia menyebutkan, tren pengembalian terus bergerak positif dari hari ke hari. Pihaknya kini berfokus pada penguatan pengendalian dan evaluasi agar seluruh kewajiban dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan.

“Per hari ini sudah mencapai Rp1 miliar lebih. Artinya, progresnya berjalan dan terus bertambah,” katanya.

Meski demikian, Disdikbud meminta publik untuk memberikan ruang waktu bagi proses penyelesaian tersebut. Elon memastikan pihaknya tetap terbuka terhadap pengawasan, termasuk dari kalangan mahasiswa yang belakangan aktif menyuarakan kritik.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami menghargai itu sebagai bentuk kontrol sosial. Tapi tentu harus memahami isi LHP agar kritiknya tepat sasaran,” ucapnya.

Tekanan Publik Menguat

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (14/4/2026). Aksi tersebut menuntut penyelesaian serta transparansi atas temuan BPK RI terkait pengelolaan anggaran pendidikan.

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah temuan yang dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Mereka mendesak agar dugaan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, hingga pengelolaan dana pendidikan ditindaklanjuti secara terbuka.

“Ini menyangkut uang rakyat. Harus jelas alirannya dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Ketua HMI Kuningan dalam orasinya.

Mahasiswa juga meminta DPRD tidak hanya membahas temuan secara internal, tetapi menyampaikan hasilnya kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Aksi tersebut mendapat respons dari pimpinan DPRD yang menemui massa, didampingi sejumlah anggota dewan dan pihak Disdikbud. Meski sempat memanas, demonstrasi berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian.

Sumber: rakyat cirebon