KPU Antisipasi Konflik Berkepanjangan

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majalengka bakal menggandeng Pemuda, LSM hingga partai politik atau parpol dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu dilakukan untuk memberikan pendidikan politik sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih.

“Kami juga akan menggandeng partai politik, karena parpol punya anggota, konstituen yang penting untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk berpartisipasi dalam pemilu,” kata Ketua KPU Majalengka Agus Syuhada, Senin (11/7).

Agus meyakini keterlibatan pemilih dalam Pemilu 2024 sangat tinggi lantaran digelar secara serentak. Sementara terkait masa kampanye Pemilu 2024 hanya 90 hari, Agus memastikan tidak masalah. Usulan 90 hari masa kampanye itu demi menghindari konflik sosial dan politik yang berkepanjangan.

“Untuk durasi masa kampanye yang 90 hari bukan hal yang baru. Artinya KPU pernah mengusulkan, pemerintah juga pernah mengusulkan dan di DPR memang beragam. Ketua KPU RI mengatakan pertimbangan utama masa kampanye soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadivsosparmas dan SDM KPU Majalengka, Cecep Jamaksari mengajak pemilih muda untuk melibatkan diri menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Juga pada bagian pengawasan bisa menjadi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Akan sangat banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari setiap tahap yang dijalani, memperluas wawasan tentang pemilu dan pelaksanaanya,” kata Cecep ketika diskusi dengan pemuda dalam live Instagram KPU Majalengka.

Negara demokrasi menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan, bukan seperti negara monarki atau negara komunis yang cenderung menempatkan pemuda sebagai objek pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi pemuda akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut.

Keterlibatan pemuda yang sadar pemilu dalam ekosistem digital akan meminimalisir konten-konten negatif di dunia digital. Pemuda juga bisa ikut serta mengawasi proses pemilu di TPS. Kecurangan pemilu bisa juga terjadi saat di TPS.

“Pemuda bisa ikut memastikan bahwa tidak ada kecurangan di TPS seperti kecurangan perhitungan suara. Jadi bisa dikatakan, KPU tidak bisa bekerja sendiri. KPU membutuhkan bantuan pemuda untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemilu 2024,” ujarnya. (hsn)