RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pasangan Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi atau Ayu dan Dr H Solichin MKn (WALI) nampaknya resmi berlayar di Pilkada Kabupaten Cirebon. Sayangnya tidak mendapat dukungan dari Golkar dan PKB.
Padahal, sebelumnya kedua partai tersebut sudah berkomitmen berada dalam satu payung. Dibawah naungan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Yakni gabungan dari Gerindra, Golkar, Demokrat dan PKB.
Kondisi tersebut, akhirnya membuat dinamika politik dimasa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon ke KPU memanas. Terutama diinternal KIM.
Pasangan Wali, meskipun telah mengantongi rekomendasi dari Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS, pasangan ini belum berhasil mengamankan dukungan dari Partai Golkar dan PKB, yang menjadi ujian besar bagi soliditas koalisi.
Pada Senin malam (26/8), Ayu dan Solichin menerima surat rekomendasi dari Gerindra, Demokrat, dan PKS di kantor DPP masing-masing partai di Jakarta. Namun, hingga Selasa siang (27/8), belum ada konfirmasi apakah pasangan ini juga akan mendapatkan rekomendasi dari Golkar dan PKB.
Ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi bahwa dua partai tersebut bisa saja menarik diri dari koalisi. Belum tercapainya kesepakatan politik antara pasangan Wali dan Golkar menjadi salah satu alasan dibalik belum keluarnya rekomendasi.
Negosiasi yang berlangsung hingga detik-detik terakhir dikabarkan kerap mengalami kebuntuan, membuat posisi Golkar dalam koalisi semakin goyah.
"Jika Golkar hingga malam ini belum mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Wali, maka besar kemungkinan mereka akan keluar dari Koalisi Indonesia Maju," kata sumber yang enggan dikorankan.
PKB juga menghadapi dilema serupa. Meskipun rekomendasi dari PKB sudah dikeluarkan, pasangan yang didukung adalah Ayu dan Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Jamil Abdul Latief. Namun, Ayu yang tetap ingin berpasangan dengan Solichin, menolak rekomendasi tersebut.
Keputusan ini dikabarkan membuat Jamil dan pengurus PKB lainnya merasa tersinggung, yang bisa mengancam keberlanjutan PKB dalam koalisi. Situasi ini menempatkan pasangan Wali di posisi sulit.
Jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Golkar dan PKB, bukan tidak mungkin kedua partai tersebut akan keluar dari koalisi dan membentuk poros baru yang berpotensi mengubah peta politik di Kabupaten Cirebon.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, maupun Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Jamil Abdul Latief, belum memberikan pernyataan resmi terkait situasi ini. Upaya konfirmasi melalui telepon juga belum mendapat tanggapan. (zen)