KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan visi eksekutif dan legislatif PKB periode 2024-2029 adalah pertumbuhan ekonomi nasional berbasis potensi daerah. Itu, disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Legislatif PKB, di Jakarta, 10 Oktober 2024.
PKB optimis posisi daerah sangat penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi daerah dalam pembangunan nasional akan menjadi tulang punggung. Dengan catatan terbangun sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
PKB berharap anggota DPRD dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat seperti Bappenas, Menteri Keuangan, Eselon I yang relevan, dan lainnya. Bentuk sinergi diarahkan untuk menyamakan visi-misi antara kebijakan nasional dan daerah.
Kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional memiliki jejak historisnya sejak kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid, Mantan Presiden RI ke-4. Gus Dur kala itu memunculkan kebijakan otonomi daerah. Berkat kebijakan otonomi tersebut daerah pun memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.
Menurut Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pada masa Gus Dur dibentuk Kementerian Otonomi Daerah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan daerah dengan memberikan otoritas kepada daerah. Tidak hanya meningkatkan pembangunan di tingkat daerah, otonomi juga memunculkan kekuatan dan pemimpin baru.
Namun, perlu diakui bersama, otonomi daerah ala Gus Dur memunculkan raja-raja baru. Otorisasi daerah kurang terkontrol. Karena itulah, pada masa presiden SBY, konsep dan peraturan otonomi daerah dievaluasi. Otoritas yang semula tersebar di daerah-daerah kembali mengalami sentralisasi.
Berpijak pada pengalaman historis yang panjang ini, Cak Imin menginginkan kader-kader PKB menghidupkan kembali peran daerah dalam konteks pembangunan nasional. Sebab, nilai positif otonomi daerah pada masa Gus Dur dulu adalah mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga 7%, penyerapan anggaran secara efektif, dan inovasi secara kreatif dalam pembangunan.
Untuk mewujudkan kembali nilai-nilai positif otonomi daerah tanpa membuka celah bagi otoritas berlebihan bagi daerah maka diperlukan adanya keadilan antara kewenangan daerah dan pusat. Cak Imin membayangkan bahwa keseimbangan antara pusat dan daerah sama dengan berbagi beban. Sehingga pembangunan tidak perlu bertumpu semata-mata pada pemerintah daerah atau semata-mata pada pemerintah pusat.
Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional berbasis daerah, Cak Imin mendorong sinergi bukan hanya di level legislatif, tapi juga di level eksekutif. Seluruh kader-kader PKB harus mampu membuktikan diri sebagai politisi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu dengan menggeliatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen PKB pada pertumbuhan ekonomi nasional berbasis ekonomi daerah diimplementasikan melalui komitmen total untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Bagi Cak Imin, kesuksesan pemerintahan Prabowo adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh kader PKB.
Kesuksesan pemerintah Prabowo bisa ditandai dengan beberapa hal. Pertama, Prabowo dapat menumbuhkan ekonomi secara lebih efektif, termasuk melalui investasi. Kedua, sekiranya banyak kendala dalam mengimplementasikan program-programnya, maka pemerintah harus turun tangan untuk sementara waktu membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi rakyat.
Untuk mewujudkan kesuksesan pemerintahan Prabowo tersebut, PKB memiliki 9 (sembilan) program prioritas yang disebut sebagai “Nawa Utama”. Di antara program pokok Nawa Utama adalah pendidikan, peningkatan SDM, termasuk mengatasi krisis perubahan iklim.
Penyelenggaraan dunia pendidikan harus berpijak pada prinsip keadilan. Setiap lembaga pendidikan memiliki akses yang sama terhadap sumber dukungan, baik dari pemerintah maupun stakeholders yang lain. Di beberapa negara maju, infrastruktur pendidikan diutamakan, termasuk membangun sarana bermain bagi anak di setiap sudut-sudut kota.
Perjuangan kader-kader legislatif maupun eksekutif PKB yang disebut di atas adalah untuk kepentingan bangsa pada umumnya dan untuk memfasilitasi perjuangan NU pada khususnya. Bagaimana pun juga, kita tahu bahwa NU adalah bagian penting agen-agen pembangunan masyarakat.
Dengan kata lain, program-program kerja para kader PKB di tingkat legislatif maupun eksekutif juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan warga Nahdliyyin. Karena bagaimana pun juga, PKB adalah NU dan NU adalah PKB. Perjuangan PKB adalah perjuangan NU itu sendiri.
Cak Imin menceritakan belakangan ini situasi dan kondisi keagamaan sedikit kurang kondusif. Beberapa masjid melarang secara keras pembacaan qunut shalat Subuh, melarang pembacaan tahlil dan shalawatan. Semua itu adalah serangan secara tidak langsung terhadap keagamaan tradisionalis ala NU.
Dalam rangka mensukseskan pemerintahan Prabowo periode 2024-2029, seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu membangun toleransi, perdamaian, dan harmoni. Pemerintahan Prabowo Subianto juga diharapkan mendukung upaya-upaya memperkuat toleransi dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.
Pembangunan apapun tidak akan berjalan lancar dan sukses, apabila internal bangsa terjadi konflik, perpecahan, dan intoleransi. Di masa-masa mendatang, persatuan adalah harga mati. Hanya dengan persatuan, perdamaian terwujud. Hanya dengan perdamaian, pembangunan berjalan lancar.
Ketika pembangunan berjalan lancar, maka satu-satunya pihak yang diuntungkan tiada lain adalah rakyat. Karena itulah, PKB menyerukan agar toleransi, perdamaian, dan harmoni harus dikedepankan agar program pembangunan nasional berbasis daerah pada era kepemimpinan Prabowo Subianto dapat berjalan sukses. Kesuksesan pemerintahan Prabowo adalah kewajiban seluruh kader PKB di legislatif maupun eksekutif.[]
Penulis, KH Imam Jazuli Lc MA, Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.