CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID -Petani di wilayah Cirebon, Jawa Barat, masih harus menghadapi masalah kelangkaan pupuk subsidi yang tampaknya akan terus berlanjut dalam waktu dekat.
Persoalan ini muncul akibat ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diusulkan oleh kelompok tani dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Drikarsa, Officer Pendukung Penjualan Wilayah 1 dari Pupuk Indonesia, menjelaskan bahwa setiap tahun perusahaannya menerima permintaan dari berbagai kelompok tani.
Namun, jumlah yang diajukan seringkali melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, banyak petani tidak mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan mereka.
"Pada tahun 2024, kebutuhan pupuk subsidi yang diusulkan mencapai 12 juta ton, sementara pemerintah hanya merealisasikan 9,55 juta ton," ungkap Drikarsa.
Ketidaksesuaian ini berdampak signifikan terhadap petani kecil yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk menjaga biaya produksi mereka tetap rendah.
Kelangkaan pupuk subsidi memaksa mereka untuk membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal, sehingga menambah beban produksi.
Selain itu, terdapat masalah pengalihan pupuk subsidi ke pihak yang tidak berhak, seperti pedagang atau petani besar.
Meskipun Pupuk Indonesia berusaha mematuhi kuota distribusi, mereka sering menghadapi kendala infrastruktur di beberapa wilayah yang menyulitkan proses pengiriman.
Untuk mengatasi praktik-praktik ilegal tersebut, Pupuk Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi dalam penyaluran subsidi, mulai dari gudang hingga kios resmi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi distribusi pupuk subsidi kepada petani yang membutuhkan.
Meski demikian, masalah kelangkaan pupuk subsidi di Cirebon masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.
Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, produsen pupuk, dan kelompok tani untuk mencari solusi jangka panjang atas permasalahan ini.