RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Keempat pasangan calon (Paslon) kembali bertemu dalam sesi debat terbuka kedua yang digelar KPU Kabupaten Cirebon, Rabu (20/11). Keempat paslon pun saling sindir selama momen debat berlangsung.
Sebut saja ketika paslon nomor urut 3, Hj Wahyu Tjiptaningsih-Solichin (Wali) yang menyoroti terkait reformasi birokrasi. Wali pun menyinggung paslon lainnya. Yang diperlukan saat ini, adalah good government, dan client government.
"Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem pengawasan. Periode kemarin, pengawasan di kita sangat lemah. Baik di DPRD maupun badan pengawas," kata Solichin.
"Nyatanya, banyak kejadian karena lemahnya pengawasan. Kita butuh pengawasan yang serius," lanjutnya.
Hj Wahyu Tjiptaningsih atau Ayu pun menyoroti tata kelola pemerintahan yang baik, tidak berdasarkan like and dislike. "Tapi berdasarkan kompetensi. Banyak sekali pejabat ditempatkan bukan pada tempatnya. Misalnya, perawat ditempatkan pada posisi Sekmat. Akibatnya orang tidak mempunyai kompetensi," katanya.
Paslon nomor urut 4, Luthfi-Dia Ramayana menegaskan reformasi birokrasi akan terwujud berdasarkan komitmen dari kepala daerah. Oleh karenanya, Kepala Daerah harus dipastikan, sejauh mana komitmennya.
"Dalam menjalankan reformasi birokrasi, orientasinya harus pada kinerja. Kita hilangkan jual beli jabatan dengan merit sistem," katanya.
Sementara itu, pasangan Imron-Agus Kurniawan menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih. Itu harus diawali dari diri sendiri. Imron pun menukil salah satu hadist nabi, bahwa rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak.
"Pemimpin paling dominan. Makanya pimpinan harus mencontohkan," katanya.
Jawaban Imron pun, ditanggapi oleh Paslon Wali, disampikan oleh Solichin. Kata dia, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dari tahun 2020-2024 hanya berada ditingkat 3 terbawah se Jabar.
"Kalau reformasi birokrasi harus berasal dari pimpinan, tapi pimpinannya tidak bisa, tidka akan merubah apapun," pungkasnya. (zen)