CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengoptimalkan fungsi dari Gedung Negara Cirebon yang merupakan eks Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Cirebon.
Sebagaimana diketahui, sebelum menjadi kantor BKPP, gedung yang berada di Krucuk, Kecamatan Kejaksan tersebut merupakan Gedung Karesidenan.
Gedung bersejarah yang popular disebut Bakorwil tersebut, fungsinya akan dimaksimalkan dan direncanakan akan dijadikan sebagai pusat koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya.
Hal tersebut terungkap, saat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman melakukan kunjungan dan peninjauan ke Gedung Negara Cirebon, belum lama ini.
Herman menjelaskan bahwa gedung tersebut, setidaknya harus berfungsi untuk memperkuat sinkronisasi dan koordinasi dalam dinamika pembangunan di kawasan Cirebon dan sekitarnya.
Saat ini, menurut Herman, hubungan baik antara kepala daerah di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota atau top management sudah terjalin dengan baik. Sehingga fokus ke depan perlu penguatan kolaborasi di tingkat middle management atau level menengah pemerintahan.
“Penguatan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,” ungkapnya.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) di bawah Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Cirebon, lanjut Herman, perlu diintegrasikan dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.
Dengan integrasi ini, diharapkan pemerintahan daerah dapat bersinergi lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, kita mendorong agar Gedung Negara Cirebon yang merupakan eks Gedung Keresidenan ini bisa menjadi lokasi yang dapat mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan, serta seluruh masyarakat di wilayah Cirebon,” sebutnya.
Mantan Sekda Kabupaten Sumedang tersebut menambahkan, selain diintegrasikan, konsolidasi dan kolaborasi antara UPTD dan KCD dengan OPD di kabupaten/ kota pun menjadi hal penting yang harus terus ditingkatkan.
Diharapkan, ke depan dengan adanya Gedung Negara Cirebon ini maka tercipta lah pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
“Kerja sama yang solid antara Pemda Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota adalah kunci untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kami berharap Gedung Negara Cirebon dapat menjadi pusat yang mempermudah itu,” tuturnya.