CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta pemkot Cirebon untuk menyusun grand design atau blue print terkait rencana besar pembangunan untuk mengantisipasi banjir di Kota Cirebon.
Pasalnya, sampai saat ini, Komisi II DPRD Kota Cirebon belum terlihat upaya serius dari eksekutif untuk mengentaskan persoalan banjir yang masih saja terus terjadi.
Hal tersebut, sebagaimana hal yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas antara Komisi II dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di kantor DPUTR Kota Cirebon, Senin (3/2).
Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat mengatakan, beberapa faktor penyebab terjadinya banjir, memang adalah dari banyaknya bangunan-bangunan liar yang ada di sungai dan saluran.
Tak hanya menghambat laju air, kondisi tersebut juga menyulitkan upaya normalisasi yang akan dilakukan. Karena normalisasi membutuhkan alat berat. Dan karena banyaknya bangunan liar, alat berat sulit untuk masuk.
"Banyak faktor penyebab terjadinya banjir. Di antaranya bangunan liar di sempadan sungai, perubahan tata guna lahan. Sehingga daya serap lahan menurun, tanpa diimbangi pembangunan wadah-wadah air seperti kolam retensi dan kolam resapan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menilai, sampai saat ini pemkot belum serius dalam mengantisipasi banjir. Salah satunya terlihat dari belum adanya grand desain pembangunan yang disusun untuk mengantisipasi banjir di Kota Cirebon.
"Mana grand design-nya, blue print-nya kan belum ada," ucap Andru, sapaan akrabnya.
Termasuk, kata Andru, ia belum melihat keseriusan pemkot dalam menegakkan peraturan, dalam hal ini peraturan daerah, yang berkaitan langsung dengan penyebab banjir di Kota Cirebon.
Disebutkan Andru, saat rapat DPUTR Kota Cirebon menyampaikan, salah satu faktor yang menyebabkan sungai dan saluran di Kota Cirebon tidak berjalan maksimal, adalah banyaknya bangunan-bangunan liar yang ada di sempadan. Bahkan ada di atas setengah dari badan sungai.
Hal tersebut tentu membuat sungai yang ada, tidak bisa berfungsi maksimal. Karena selain oleh sedimentasi, kondisi bangunan tersebut mempersempit sungai, dan akhirnya saat volume air bertambah akibat hujan, air meluap ke jalan hingga permukiman warga.
"Kita tunggu keseriusan pemkot mengatasi banjir. Ambil contoh, dari sisi penegakan perda saja dulu, masih banyak bangunan-bangunan di sempadan sungai," sebutnya.
Itu, kata Andru, belum sampai pada kondisi armada dan sarana prasarana yang dimiliki DPUTR Kota Cirebon untuk antisipasi banjir di Kota Cirebon. Karena untuk normalisasi sungai saja, selain akses masuk alat berat ke sungai yang terhalang bangunan liar, DPUTR Kota Cirebon sendiri tidak punya excavator besar dalam kondisi baik. Hanya ada satu excavator kecil yang dalam kondisi baik.
"Tadi kita lihat juga ada beko kecil yang jalan, tentu ini PR besar ke depan," kata Andru.