Honorer R2 dan R3 Cirebon Geruduk DPRD: “Ini Bukan Soal PPPK, Tapi Keadilan Kemanusiaan”

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Ratusan honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Cirebon mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (30/4). Mereka menuntut kepastian status kepegawaian yang tak kunjung jelas meski telah mengabdi selama puluhan tahun.

Dengan mengenakan pakaian dinas dan membawa spanduk tuntutan, para honorer menyuarakan aspirasi mereka dengan penuh semangat. Salah satu spanduk bertuliskan: “Kami honorer database BKN Dinas Pendidikan. Menuntut status R2 dan R3 agar cepat diselesaikan menjadi ASN PPPK di tahun 2025.”

Namun lebih dari sekadar status kepegawaian, para honorer menekankan bahwa aksi ini menyangkut keadilan dan kemanusiaan.

“Ini bukan cuma soal PPPK. Ini tentang keadilan. Sampai kapan kami dieksploitasi? Kami bukan robot, kami manusia,” tegas salah satu orator aksi.

Salah satu honorer R2 dan R3 dari kalangan guru saat berorasi menyuarakan kekecewaan mendalam atas janji-janji yang menurut mereka tak kunjung ditepati, termasuk janji pengangkatan dalam seleksi PPPK sebelumnya. Dengan suara bergetar menceritakan bahwa keluarganya turut terdampak akibat ketidakpastian status mereka.

“Anak saya sampai meninggal, Pak. Kami makan janji terus. Anak didik kami sudah jadi polisi, jadi dokter. Tapi kami sendiri masih belum jelas nasibnya,” ucap seorang guru sambil menangis.

Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan keras terhadap pemerintah daerah dan DPRD agar segera bertindak.

“Kami bisa saja santai di tempat adem, tapi kami ke sini karena kami muak digantung terus. Kami hanya minta hak kami yang sudah lama dijanjikan,” katanya.

Selain menuntut kejelasan status, para honorer juga mendesak agar sisa formasi ASN PPPK tahun 2024 yang berjumlah sekitar 300 formasi diberikan kepada mereka. Jika pun dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, mereka meminta agar upah disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Para peserta aksi juga menyoroti ketimpangan gaji di kalangan tenaga honorer, bahkan ada guru yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan.

"Katanya pendidik bangsa. Tapi gaji di bawah sejuta, bagaimana kami bisa fokus mengajar? Kami juga punya anak, punya keluarga,” lanjutnya.

Mereka juga mempertanyakan transparansi anggaran daerah dan sisa formasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, meski Kabupaten Cirebon dikenal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.

Massa mengharapkan agar Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan pimpinan daerah lainnya segera menemui mereka dan memberikan keputusan yang konkret. Kebetulan, saat aksi digelar, DPRD tengah menggelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2024.

“Kami tidak akan membubarkan diri sebelum ada jawaban yang jelas dan berpihak pada kemanusiaan. Kami di sini bukan mengancam. Kami hanya menuntut keadilan,” pungkas Anton.

Para honorer meminta agar persoalan ini diselesaikan sebelum rekrutmen PPPK tahun 2025 dimulai. Mereka menegaskan bahwa ini adalah gerakan terakhir mereka turun ke jalan, dan berharap ada kebijakan yang masuk akal serta manusiawi dari pemerintah. (zen)