APKARI Jabar Dorong Damkar di Provinsi Jadi Dinas Tersendiri

CIREBON - DPD Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI) Provinsi Jawa Barat mendorong pemisahan lembaga, agar Pemadam Kebakaran menjadi dinas tersendiri, tidak tergabung dengan SKPD lain seperti saat ini.

 

Hal tersebut menjadi salahsatu point yang menjadi rekomendasi pada rapat kerja DPD APKARI yang digelar di salah satu hotel di Jalan Kartini, Kota Cirebon, kemarin.

 

Ketua DPD APKARI Jawa Barat, Adam Nuridin mengungkapkan, saat ini, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dimana mereka sangat percaya dan menaruh harapan besar pada Dinas Damkar, sehingga Damkar harus selalu hadir dan melayani setiap ada laporan kedaruratan dari warga.

 

BACA JUGA:Jaga Ekosistem Laut Tetap Lestari, Ini Aksi Nyata BRI Menanam - Grow and Green di Pulau Kapoposang

 

Dengan demikan, tugas dan fungsi Damkar saat ini sudah bukan lagi hanya pada layanan penanggulangan kebakaran, namun pada hal-hal kedaruratan lainya yang membahayakan manusia. 

 

Maka, Damkar harus terus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme sehingga warga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

 

"Damkar harus terus bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk menemukan solusi dan rumusan langkah strategis atas tantangan atau permasalahan Damkar, karena kita sangat dibutuhkan masyarakat," ungkap Adam.

 

BACA JUGA:Puluhan Jabatan di Pemkab Cirebon Diisi Plt

 

Adam menyebut, APKARI memetakan beberapa permasalahan Damkar, diantaranya adalah permasalahan kelembagaan Dinas Damkar mandiri di Kabupaten dan Kota.

 

Saat ini, dari 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, baru terdapat 13 Dinas Damkar yang mandiri menjadi SKPD sendiri, selebihnya adalah masih tergabung di perangkat daerah lainnya.

 

Termasuk di tingkat Provinsi sendiri, saat ini Damkar belum menjadi dinas mandiri, masih masuk di salahsatu bidang dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

 

BACA JUGA:Desa Palir Masuk Kategori Waspada, Jadi Lokasi Gerakan Pangan Murah

 

Maka, APKARI mendorong agar kelembagaan Damkar, mengingat fungsinya saat ini begitu vital, agar dilakukan pemisahan sehingga bisa berdiri sendiri.

 

Tak hanya sampai di situ, lanjut Adam, kemudian permasalahan SDM Petugas Damkar dalam hal status PHL, keterbatasan kuota P3K dan juga gaji/honor kesejahteraannya yang masih dibawah UMR/belum standar.

 

Belum lagi permasalahan jumlah dan jenis sarana prasarana yang masih sangat minimal dan terbatas, hingga keberpihakan anggaran APBD yang sangat kecil untuk penyelenggaraan sub urusan kebakaran dibandingkan OPD lainnya.

 

BACA JUGA:PCNU Kota Cirebon Jadi Mitra Strategis Pemkot di Tengah Perubahan Sosial

 

"Permasalahan belum adanya OPD mandiri di Tingkat Provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, yang berdampak pada tidak adanya dukungan bantuan keuangan dari provinsi ke Kabupaten/Kota, serta berdampak pada mekanisme kerjasama antar Damkar di daerah," sebut Adam.

 

Sebagaimana rumusan tugas dan fungsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Indonesia, yang terangkum dalam Panca Dharma Damkar, yaitu dalam aspek pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebakaran akibat B3, maka penyelenggaraan tusi tersebut tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Dinas Damkar Kabupaten dan Kota kita masing-masing.

 

Perlu kerjasama dan sinergitas Damkar Kabupaten dan Kota, termasuk juga sinergitas dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

 

BACA JUGA:Dubes Belanda Tawarkan Solusi Atasi Banjir Cirebon

 

"Melalui rapat kerja ini, kita berdiskusi, dan membuat rumusan solusi sebagai ikhtiar kita dalam meningkatkan layanan penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Salah satu pentingnya adalah melalui percepatan berdirinya Dinas Damkar dan Penyelamatan mandiri di Provinsi Jawa Barat," kata Adam. 

 

Pada rapat kerja kemarin, DPD APKARI Jawa Barat menyerahkan 100 tabung Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), dari Gubernur Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan. (sep)