RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, KUNINGAN - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs H Toto Suharto S.Farm., Apt., menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Sidamulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Sabtu, 18 April 2026. Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 warga ini menampung berbagai aspirasi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam dialog bersama warga dan pemerintah desa, Anggota Komisi I DPRD Jabar ini menyampaikan komitmennya, untuk mengawal aspirasi masyarakat desa, bagian penting dalam arah pembangunan Jawa Barat.
Aspirasi di sektor pertanian menjadi salah satu yang paling mengemuka. Warga mengharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta dukungan bagi petani hortikultura. Toto menilai hal tersebut penting untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani.
Selain itu, aspirasi terkait penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi perhatian. Pihaknya mendorong keberadaan koperasi desa dapat berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, sekaligus menjadi wadah distribusi kebutuhan masyarakat dan penampung hasil pertanian.
“Koperasi desa bisa menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, pupuk, hingga menampung hasil panen. Dengan begitu, perputaran ekonomi bisa tetap berada di desa,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang agar bantuan keuangan desa ke depan dapat lebih optimal dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk melalui program padat karya yang melibatkan warga desa.
Aspirasi tak hanya datang dari warga yang hadir, Kepala Desa Sidamulya, Omon, juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang dihadapi pemerintah desa, diantaranya terkait keterbatasan sumber air. Menurutnya, kebutuhan air masyarakat saat ini masih bergantung pada program Pamsimas yang melayani ratusan kepala keluarga sejak 2024.
Namun, saat musim kemarau, debit air dari mata air Cadas Poleng di kaki Gunung Ciremai mengalami penurunan, sehingga distribusi air ke rumah warga tidak maksimal. Kondisi ini turut berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan sektor pertanian.
“Kami berharap ada penambahan debit air agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah desa juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk memperkuat kemandirian pembangunan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan warga, khususnya dalam penguatan sektor pertanian dan ekonomi desa melalui koperasi. (Bud)