RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, CIREBON - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan. Berbagai unsur masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Disdik Kabupaten Cirebon, Rabu 24 Juni 2026.
Massa menyampaikan enam persoalan yang dinilai masih membelit dunia pendidikan. Koordinator aksi, Zeki Mulyadi, menyebut kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Berbagai persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan belum terselesaikan.
"Kami meminta Kepala Dinas bekerja secara maksimal. Kalau memang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik mundur," katanya.
"Selama menjabat, kami belum melihat perubahan berarti, baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah," ujar Zeki usai audiensi.
BACA JUGA:Temuan Dana BOS Rp5,2 M
Ia menegaskan, aliansi akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat tindak lanjut yang serius.
Dalam aksinya, massa menyampaikan enam tuntutan. Pertama, menghentikan dugaan pungutan liar terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya biaya administrasi yang disebut-sebut dipungut secara rutin dari sekolah setiap bulan.
Kedua, dugaan monopoli proyek rehabilitasi sekolah oleh kelompok tertentu yang dinilai membatasi kesempatan rekanan lain untuk ikut berpartisipasi.
"Ketiga, keberadaan perwakilan wilayah yang dianggap sebagai bentuk baru Koordinator Wilayah (Korwil), meski sebelumnya struktur tersebut telah dinyatakan dibubarkan," katanya.
BACA JUGA:Dosen Tasawuf dan Psikoterapi UMC Beri Pelatihan Self Healing Islami untuk Para Ramaja
Keempat, persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih diwarnai dugaan praktik titipan di sekolah-sekolah favorit. Kondisi tersebut dinilai merugikan calon peserta didik yang secara zonasi justru berada lebih dekat dengan sekolah tujuan.
"Masih ada dugaan praktik titipan dalam PPDB di sekolah favorit. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya memiliki prioritas karena berada dalam zona terdekat justru tidak diterima," kata Zeki.
Kelima, massa menyoroti ketimpangan dalam program rehabilitasi gedung sekolah. Mereka mencatat sedikitnya terdapat sekitar 10 bangunan sekolah di Kecamatan Mundu dan Astanajapura yang mengalami kerusakan berat, namun belum mendapatkan perbaikan.
Menurut Zeki, penentuan sekolah yang mendapat bantuan rehabilitasi terkesan tidak objektif. "Masih ada kesan tebang pilih. Sekolah yang kondisinya rusak parah justru belum tersentuh perbaikan," ujarnya.
BACA JUGA:Porsenitas Dongkrak Okupansi Hotel, Wakil Walikota: Terjadi Perputaran Ekonomi