BPS Akui Hoaks Ganggu Sensus Ekonomi, Pelaku Usaha Enggan Beri Data

Kamis 19-11-2026,02:50 WIB
Reporter : Zezen Zaenudin Ali
Editor : Rifki Nurcholis

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Informasi hoaks mengenai pendataan membuat sebagian pelaku usaha enggan memberikan data kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Keengganan responden bukan sekadar menghambat pekerjaan petugas. Kondisi ini juga berpotensi mengurangi kelengkapan data untuk memetakan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Eko Apriyanto, mengungkapkan, sebagian masyarakat masih mengaitkan Sensus Ekonomi dengan kepentingan perpajakan.

Ada pula anggapan bahwa pendataan berkaitan dengan peluang memperoleh bantuan sosial. Kondisi tersebut memunculkan resistensi. Sejumlah pelaku usaha bahkan enggan memberikan keterangan kepada petugas.

“Resistensi masyarakat cukup terasa. Ada yang menganggap pendataan ini berkaitan dengan pajak, sehingga pelaku usaha tidak mau didata. Ada juga yang mengira pendataan ini berkaitan dengan bantuan sosial,” ungkap Eko.

Menurutnya, penyebaran informasi negatif melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri. Petugas tidak cukup hanya mendatangi responden. Mereka juga harus menjelaskan tujuan pendataan agar masyarakat memahami informasi yang diberikan.

Padahal, keterbukaan responden menjadi bagian penting dalam menghasilkan gambaran aktivitas ekonomi yang akurat.

Di tengah tantangan tersebut, BPS memastikan data hasil pendataan tidak langsung diterima begitu saja. Data yang dihimpun petugas memasuki proses pengolahan. Tahapannya meliputi tabulasi, pemeriksaan kewajaran, validasi hingga konfirmasi kepada responden.

BACA JUGA:Simak Alur Pendaftaran Mitra BPS 2026 Lengkap dengan Dokumen yang Wajib Diunggah

Eko menjelaskan, data lapangan juga akan dibandingkan dengan data rutin yang dimiliki BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji kewajaran informasi yang masuk.

“Jadi kita tidak serta-merta menerima begitu saja. Data yang ada akan dibandingkan dengan data rutin sebagai pembanding, kemudian dilakukan konfirmasi kepada responden apabila diperlukan,” katanya.

Pengawasan juga dilakukan secara berjenjang. Petugas lapangan berada dalam pengawasan Pengawas Lapangan (PML). Selanjutnya, pekerjaan PML diperiksa Penanggung Jawab Kecamatan (PJK).

Jika ditemukan data yang tidak memenuhi standar, PJK dapat mengembalikannya untuk diperbaiki. BPS juga mengakui adanya potensi moral hazard dalam pelaksanaan pendataan.

Karena itu, masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan apabila menemukan tindakan petugas yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya moral hazard. Kalau ada petugas yang melakukan sesuatu di luar SOP, tentu ada mekanisme pengawasan dan pelaporan. Jadi, upaya untuk menghasilkan data yang berkualitas memang dilakukan secara berlapis,” ujarnya.

Kategori :