RAKYATCIREBON.ID - Bupati Cirebon, Imron, membuka sosialisai Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dengan pencanangan komitmen bersama, dan penandatanganan kerjasama (MoU). Kerjasamanya sendiri dilakukan antara BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Pemkab Cirebon.
Dalam sambutannya, Imron mengatakan, atas nama Pemkab Cirebon, dirinya menyampaikan terima kasih. Hal itu karena Kepala BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, hadir di Kabupaten Cirebon.
\"Ini merupakan kebanggaan tersendiri buat Pemkab Cirebon, karena Kepala BPKP Provinsi dan jajarannya telah hadir dalam acara sosialisasi ini,\" ungkap Imron, Senin (21/2).
Imron menjelaskan, SPIP menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Kegiatan ini dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
\"Ini melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Disamping itu perlu keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,\" ujarnya.
Imron menilai, SPIP adalah tanggung jawab bersama, yang harus diselenggarakan secara menyeluruh. Hal itu harus dilakukan, baik pada tingkatan Pemerintah Daerah maupun pada organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Imron meminta semua pihak harus memiliki komitmen bersama yang kuat. Ini agar SPIP bisa diselenggarakan dengan baik.
\"Sistem Pengendalian Intern yang baik adalah yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini bisa diukur dari dua hal, yaitu memiliki rancangan pengendalian yang tepat, dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya,\" papar Imron.
Untuk itu lanjutnya, dalam rangka mengawal agar SPIP dapat diselenggarakan dengan baik, Pemkab Cirebon melakukan kerjasama dengan instansi pembina pelaksanaan SPIP, yaitu BPKP. Dengan hadirnya BPKP, mereka bisa melakukan pendampingan secara intensif.
\"Pendampingan ini tidak hanya yang terkait dengan SPIP, namun dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan pada umumnya. Ini juga dibarengi dengan komitmen yang kuat dari Pemkab Cirebon,\" kata Imron.
Imron mengaku optimis, dapat mencapai tujuan organisasi, baik tujuan operasional dan tujuan strategis OPD, maupun tujuan strategis pemerintah daerah. Imron berharap, kehadiran BPKP dapat memberikan energi baru untuk memberikan dorongan, motivasi, semangat dan kepercayaan diri dalam melaksanakan program kegiatan dan pembenahan peningkatan kinerja.
\"Ini bisa mempercepat proses peningkatan maturitas SPIP terintegrasi Pemkab Cirebon.
Disamping itu, bisa mempertahankan WTP dari BPK-RI atas laporan keuangan,\" tukasnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Cirebon, Drs H Iyan Ediyana MM menyebut pendampingan yang akan dilakukan oleh BPKP bersifat menyeluruh. Artinya, kedepan tidak ada lagi OPD/SKPD yang akan merasa takut saat melakukan program pembangunan.
\"Termasuk juga pengadaan barang dan jasa, BPKP menyebut hal itu menjadi salah satu yang rawan. Tentu kita harapkan OPD juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan pendampingan,\" singkatnya.(yog)