RAKYATCIREBON.ID - Pasca refleksi 3 tahun masa kepemimpinan Bupati Kuningan H Acep Purnama MH dan Wabup HM Ridho Suganda SH M.SI, langsung ditindak lanjuti dengan memanggil para Kepala SKPD untuk memaparkan capaian yang telah dirumuskan dalam RPJMD.
“Saya dengan Pak Bupati dan Pak Wabup telah sepakat, akan dilakukan kinerja evaluasi terhadap para kepala dinas maksimal satu tahun sekali atau persemester,” kata Sekda Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar M.Si, kemarin.
Diungkapkan Sekda, selama dua hari dua malam pihaknya telah memanggil para Kepala SKPD dilingkup Pemkab Kuningan, mereka memaparkan kinerja dan capaian yang telah dicapai.
“Disamping mengerjakan rutinitas, para Kepala Dinas harus menyampaikan capaian kinerjanya kepada pak Bupati, kedepan saya juga ingin hal serupa dilakukan dilakukan ditingkat Kecamatan dan Desa, contoh Kecamatan mana yang berhasil menurunkan angka kemiskinan, reward nya akan diberi program,” ujar Sekda.
Visi Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023, Sekda berharap di dua tahun tersisa capaian kinerja yang belum tuntas harus diselesaikan.
“Yang harus diselesaikan itu, target kinerja yang ada di RPJMD dan janji-jani politis Bupati, teryata ada beberapa dinas belum konsen atau belum tercapai,” terangnya
Terkait anggaran, kata Sekda tidak menjadi kendala karena bisa disiasati, ada 25 desa dan lima Kecamatan yang menjadi prioritas Kemiskinan ekstrim, itu bisa dikeroyok dari sisi pendanaan dari pusat, APBD, Provinsi, dana Desa maupun dana yang ada di SKPD.
“Jadi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan harus dibutuhkan sinergitas, jangan ada ego sektoral karena permasalahan ini bukan hanya tgas satu dinas saja,” ucap Sekda.
Disebutkan Sekda, berdasarkan hasil rilis yang diterima, Kabupaten Kuningan kemiskinannya masih no 2 ditingkat Jawa Barat, tapi ada perubahan kaitan dengan kedalaman dan keparahan berada di nomor 5.
Terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sujarwo mengatakan, kepercayaan Bupati kepada Guruh Z untuk menggantikan Apang pasca pensiun sebagai Kepala Bapenda, bukanlah pekerjaan mudah terlebih target pemasukan pajak pada tahun anggaran 2022 dinaikan 12,5 persen.
“Untuk mencapai target tersebut seorang Guruh tentunya harus bekerja ekstra keras. Walaupun sebagai Camat (jabatan sebelumnya) sudah sering bersentuhan dengan urusan pajak diantaranya PBB, tapi Bapenda merupakan dunia baru bagi seorang Guruh,” katanya.
Selain itu, kata Mang Ewo, begitu pula yang akan dihadapi Ahmad Juber sebagai Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian yang saat ini sedang terganggu isu pemotongan anggaran Banprov untuk kelompok tani.
“Isu tersebut pastinya akan menjadi beban tersendiri bagi Ahmad Juber, saat menjalankan amanah sebagai Kadis pada SKPD tersebut,” jelasnya.(ale)