Setelah berdialog cukup lama, mahasiswa menyodorkan draf berita acara untuk ditandatangani Walikota Azis. Ada tujuh aspirasi yang disampaikan mereka kepada Pemkot Cirebon. Setelah negosiasi, akhirnya Walikota Azis menandatangani berita acara tersebut di atas materai dan dilekati stempel basah.
Adapun aspirasi yang disampaikan, yakni, pertama, meminta dan menuntut aparat untuk tidak represif dalam penertiban dan penerapan PPKM Darurat. Kedua, mendesak Pemkot Cirebon mempercepat realisasi bantuan sosial untuk masyarakat secara adil. Ketiga, mengimbau Satgas Covid-19 Kota Cirebon untuk menjaga kondusivitas dalam penerapan PPKM Darurat.
Keempat, memberikan kelonggaran kepada pelaku ekonomi seperti pedagang dan kendaraan angkutan untuk melintasi beberapa titik penyekatan. Kelima, memberikan kelonggaran jam operasional bagi pedagang. Keenam, mempercepat pemerataan vaksinasi bagi masyarakat. Ketujuh, Pemkot Cirebon mengimplementasikan keenam poin tersebut selama PPKM Darurat dan dilanjutkan jika masa PPKM Darurat diperpanjang.
Di waktu terpisah, elemen PKL juga melakukan hal yang sama. Menggelar audiensi untuk menyampaikan petisi. Setidaknya, ada empat petisi yang disampaikan unsur PKL kepada Pemkot Cirebon. Pertama, meminta Pemkot Cirebon tidak membatasi jam operasional PKL, tapi dengan tetap penerapan protokol kesehatan (prokes).
Kedua, meminta PKL dibolehkan berdagang di Bima pada Minggu pagi dengan penerapan prokes. Ketiga, meminta Pemkot Cirebon membolehkan pasar malam seperti biasanya dengan penerapan prokes. Keempat, mendesak walikota untuk menginstruksikan jajarannya dalam penerapan PPKM Darurat dengan cara yang bijaksana dan humanis, tanpa represif.
\"Karena kami elemen PKL sangat terdampak oleh kebijakan PPKM Darurat ini. Besar harapan kami Pak Walikota dapat merealisasikan aspirasi yang kami sampaikan. Kita mengapresiasi Pak Walikota sudah menerima kami secara langsung,\" kata Ketua Badan Komunikasi Ikatan Pedagang Kaki Lima (BKI-PKL), Suhendi. (sep)