RAKYATCIREBON.ID-Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali mempertahankan rekor terbaiknya dalam sistem pelaporan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.
Penilaian WTP sendiri mengacu pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Dimana Kabupaten Majalengka mendapatkan nilai maksimal. Sehingga berhak menyandang penghargaan tersebut untuk ke delapan kalinya.
Penghargaan sendiri langsung diberikan oleh kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Agus Khatib SE MSi di gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kamis(20/5).
Penghargaan itu diterima langsung Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd didampingi Ketua DPRD, Drs H Anas Junaedi MM, dan Kepala BKAD serta Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khatib mengatakan, penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota se Indonesia khususnya Jawa Barat merupakan wujud penghargaan atas dedikasi serta kerja keras Pemda dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemberian opini WTP kepada Kabupaten dan Kota didasarkan atas kriteria tertentu. Namun yang harus diingat bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir. Melainkan bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,”pesanya.
Bupati Majalengka, DR H Karna Sobahi MMPd mengatakan, capaian selama delapan kali berturut-turut ini, menjadikan Kabupaten Majalengka menerima penghargaan atas opini WTP delapan kali berturut-turut dari BPK RI, menjadi motivasi lebih bagi pihaknya untuk terus berprestasi dalam membangun Majalengka. Termasuk dalam mengedepankan sisi transparansi dan akuntabel dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
\"Kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan tetap disiplin dalam setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan setiap kegiatan atau program,\" ujar Karna.
Lebih lanjut, pihaknya berharap, kepada seluruh OPD, Camat dan para kepala desa, agar prestasi dan keberhasilan itu bisa menjadi pemacu seluruh pegawainya untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
“Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar,” pungkasnya. (pai)