Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cirebon Kritik Pendirian BPI dan Danantara

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Aliansi mahasiswa bersama masyarakat Cirebon menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2).

Mereka protes terkait efisiensi anggaran, pendirian Badan Pembangunan Investasi (BPI) dan Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Untuk menjaga ketertiban, ratusan personel dari Polres Cirebon Kota dikerahkan selama aksi berlangsung. Sementara itu, beberapa pejabat DPRD Kota Cirebon, seperti Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani dan Fitrah Malik, serta anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Oktavianto, turut hadir dan menyambut mahasiswa.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Para demonstran menilai kebijakan ini berpotensi membahayakan sektor pendidikan yang menjadi salah satu bidang terdampak dari pemangkasan anggaran.

“Kami menilai kebijakan ini justru akan mengancam pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan amanat konstitusi yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemangkasan anggaran di sektor ini sangat bertentangan dengan prinsip tersebut,” ujar demonstran, Gimnastiar.

Selain itu, para demonstran juga menuntut agar pemerintah pusat tidak mengesahkan BPI dan Danantara. Mereka menilai keberadaan Danantara sarat dengan kepentingan politik dan nepotisme.

“Dari awal sebelum disahkannya Danantara, kami sudah melihat adanya indikasi kuat nuansa politik balas budi dan minimnya pengawasan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak memiliki keleluasaan penuh untuk mengawasi penggunaan dana ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gimnastiar juga menyoroti besaran anggaran yang akan dikelola oleh Danantara.

Menurut mereka, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam peringatan ulang tahun Partai Gerindra mengenai target investasi Danantara sebesar 900 miliar USD atau lebih dari 14.000 triliun, menimbulkan kekhawatiran besar terkait pengelolaan dana tersebut.

“Dengan jumlah anggaran yang sangat besar dan minim pengawasan, kami khawatir bahwa dana ini justru akan menjadi ladang bagi kepentingan politik tertentu,” tambahnya.

Selain itu, Andito, salah seorang demonstran meminta evaluasi besar-besaran terhadap teknis dan pelaksanaan program makan siang bergizi gratis. Mereka menilai program ini tidak boleh mengorbankan anggaran sektor lain yang lebih esensial, terutama pendidikan.

“Konstitusi mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya sekadar mengenyangkan bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai program ini dijalankan dengan mengorbankan anggaran pendidikan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Harry Saputra Gani menyampaikan bahwa perjuangan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam jangka panjang, seperti perlombaan lari maraton yang membutuhkan ketahanan dan konsistensi.

Sumber: