RAKYATCIREBON.ID - Unsur pimpinan DPRD Kota Cirebon ikut disorot dalam polemik surat permintaan bantuan ke perusahaan dan instansi pemerintahan yang diterbitkan Ketua DPRD, Hj Affiati SPd. Ketidaktahuan dua wakil ketua DPRD atas terbitnya surat tersebut dinilai janggal.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Harry Saputra Gani. Pria yang akrab disapa HSG itu ikut mengemukakan pendapatnya terkait polemik yang menyeret nama ketua DPRD. Menurut HSG, mengemukanya persoalan surat berkop DPRD minta sumbangan harus diambil hikmahnya.
\"Ambil hikmah, ini momentum introspeksi dan berbenah. Jadi, ini saatnya untuk berbenah, terutama pimpinan. Karena aneh kalau pimpinan tidak tahu persoalan ini,\" ungkapnya.
Ia menilai, kesalahan dalam menerbitkan surat berkop DPRD harus menjadi pelajaran penting bagi ketua dewan. Kendati kesalahan dibuat sendiri, namun imbasnya dirasakan oleh semua anggota dewan. Publik menilai secara generalisir.
\"Ke depan, ketua DPRD dalam setiap menandatangani surat berkop DPRD harus lebih berhati-hati lagi. Karena DPRD ini kolektif kolegial. Setidaknya, dibahas dulu bersama pimpinan DPRD atau para ketua fraksi. Karena kalau jadi masalah, imbasnya ke semua,\" tuturnya.
Oleh karenanya, HSG mengatakan, jadikan persoalan ini untuk pembelajaran agar ke depan tidak terulangi lagi. \"Terkait pelaporan ke Badan Kehormatan, silakan saja diproses sebagaimana aturannya,\" kata anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon itu.
Meski demikian, menurutnya, saat ini di internal DPRD dibutuhkan soliditas yang kuat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apalagi situasi sekarang masih pandemi, membutuhkan sinergi semua pihak.
\"Janganlah kita disibukkan oleh hal-hal semacam ini. Tapi silakan saja BK proses. Kalau orang sudah mengaku salah, sudah klarifikasi, mau bagaimana lagi?\" katanya.
Fraksi Nasdem berusaha bersikap moderat dalam polemik surat DPRD minta sumbangan. HSG menegaskan, jika setelah ini terulang lagi, maka pihaknya akan bersikap tegas. \"Fraksi Nasdem berdiri di tengah. Tapi kalau ke depan terjadi lagi, maka kita akan mendesak untuk diusut tuntas,\" kata dia.
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon didesak untuk cepat memroses menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait persoalan surat DPRD minta sumbangan untuk bikin spanduk, baliho dan lainnya.
“Kami meminta dan mendesak Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon untuk memproses segera laporan atau pengaduan yang masuk terkait persoalan surat ketua DPRD,” ungkap Wakil Ketua Bidang Sosial dan Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Novian Rajabi Pratama, Rabu (14/4).
Tidak hanya BK, menurut Novian, lembaga terkait lainnya dipandang perlu untuk turun tangan. Salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, sebagaimana diakui ketua DPRD, bahwa ‘tradisi’ surat penawaran sponsorship dan donasi untuk pembuatan spanduk, baliho dan sebagainya sudah terjadi sejak periode sebelumnya.
“Sebagaimana sudah diakui oleh ketua DPRD Kota Cirebon, bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan di zaman-zaman sebelumnya. Berapa nominalnya, siapa yang menyumbang, kemana saja alirannya, untuk apa saja, ini penting harus ditelusuri,” katanya. (jri)