RAKYATCIREBON.ID - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mendesak Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC) untuk segera memperbaiki sungai-sungai yang menjadi penyebab banjir. Terutama Sungai Singaraja dan Singaratu.
\"Banjir ini sudah terjadi, jangan sampai terulang. Makanya, segera ditangani. Diprioritaskan oleh BBWSCC. Khususnya sungai-sungai yang sudah jadi langganan banjir tiap tahun,” kata Hermanto saat memimpin rapat kerja dengan DPUPR dan diikuti BBWSCC melalui zoom meeting, terkait normalisasi sungai pascabanjir, Rabu (20/1).
Penanganan secara permanen mendesak dilakukan. Tak dipungkiri, kata Hermanto, banyak bangunan liar di sempadan sungai. Menyulitkan masuknya alat berat jika hendak dinormalisasi. Butuh koordinasi dan kerja sama, serta kesadaran masyarakat di sekitar sungai.
\"Kami mengimbau kesadarannya kepada masyarakat. Harus bersinergi menyelesaikannya. Demi kepentingan bersama. Supaya alat-alat besar bisa masuk untuk melakukan normalisasi,\" katanya.
Sementara itu, Kabid Irigasi DPUPR Kabupaten Cirebon, Rizal menyampaikan, di lapangan pihaknya banyak menemukan kendala kaitannya dengan irigasi. Sebab luapan sungai hingga menyebabkan banyak lahan padi terendam banjir. Selain itu, pintu air milik BBWSCC banyak yang belum dimodernisasi, sehingga tidak bisa dibuka.
\"Imbasnya, air meluap. Di kita sudah terlalu lama tidak melakukan normalisasi. Jadi, kami harap minimal dua tahun sekali dilakukan normalisasi. Supaya tidak ada pendangkalan yang menyebabkan air sungai meluap karena air tidak bisa langsung ke laut,\" kata Rizal.
Sementara itu, Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWSCC, Abdul Ghoni menyampaikan, di bulan Desember 2020 lalu, beberapa kali terjadi limpasan air Sungai Singaraja. Terjadi penyempitan sungai dan banyak bangunan.
\"Kami punya rencana untuk normalisasi Sungai Singaraja dan Singaratu. Cuma kami memang terkendala memasukan alat-alat berat karena ada banyak aset warga dan bangunan liar di sekitar, dekat sungai dan sepadan sungai. Sehingga kami butuh koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait,\" katanya.
Hanya saja, anggaran di tahun ini tidak ada untuk penanganan sungai secara permanen. Adanya anggaran untuk pemeliharaan. “Tapi kita akan coba prioritaskan titik-titik mana saja yang harus diperbaiki,\" tuturnya.
Ia pun membenarkan, idealnya dua tahun sekali dinormalisasi. Namun karena keterbatasan anggaran, selama ini belum bisa dilakukan. (zen)