KEJAKSAN - Gabungan Koperasi Perodusen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) II 2017 di Ballroom Hotel Prima, Kota Cirebon, Senin (6/11). Rakernas diikuti pimpinan koperasi dan produsen produk olahan kedelai se Indonesia.
Ketua Gakoptindo, Drs H Aip Syarifuddin menjelaskan, Rakernas Gakoptindo diarahkan untuk menyikapi kebijakan pemerintah melalui Kementrian Pertanian (Kementan) RI yang merencanakan penghentian impor kedelai.
Aip menilai, rencana tersebut berpotensi mematikan aktivitas produksi perajin tahu dan tempe serta produk lain berbahan kedelai. Pasalnya, penutupan keran impor tidak dibarengi dengan langkah nyata dari pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan keledai nasional.
“Kalau kedelai di dalam negeri ini tidak ada, impor tidak ada yang masuk karena disetop, kedelai lokal tidak ada, nasib produsen tidak bisa produksi. Karena kedelai tidak ada. Kami tidak setuju dengan program pemerintah setop impor 2018,” ungkap Aip di hadapan peserta Rakernas, kemarin.
Aip menjelaskan, rencana Kementan menutup keran impor kedelai dilandasi janji wacana pengadaan lahan tanam kedelai secara bertahap. Di tahun 2017, Kementan menyediakan lahan 500 hektare.
Kemudian, akan ditambah 1,5 hektare lagi pada tahun berikutnya. Sehingga diperkirakan, produksi kedelai nasional mencapai 3,5 juta ton per tahun.
Hanya saja, wacana tersebut dinilai kurang realistis. Aip menjelaskan, hingga saat ini, Gakoptindo masih kesulitan mencari stok kedelai lokal. “Permasalahannya, ini kan masih teori, tapi sudah mau melakukan stop impor di 2018,” ujar dia.
Oleh karena itu, Aip mengajak pimpinan dan produsen olahan kedelai untuk menijau ulang rencana Kementan tersebut. Hal itu dilakukan agar pengusaha olahan kedelai tidak mengalami gangguan produksi akibat bahan kelangkaan bahan baku.
Lebih jauh, Aip mengungkapkan, produksi kedelai lokal dari tahun ke tahun selalu menurun. Mengacu data dari Kementan, produksi kedelai lokal di tahun 2016 hanya 860 ribu ton saja. Menurun 11 persen dari tahun 2015 yang menghasilkan 950 ribu ton kedelai.
Dari data tersebut, Aip menilai, kebijakan stop impor kedelai membahayakan ketersediaan kedelai sehingga imbasnya pengrajin tahu, tempe dan olahan kedelai lain rawan terguncang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Cirebon, Ir Yati Rohayati menuturkan, kedelai merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang ketersediaannya harus stabil.
Melalui dinas yang dimpimpinnya, Yati berharap, kebijakan Kementan tidak mengarah pada salah kelangkaan kedelai di pasaran. (wan)