KPK-Polri Pelototi Tahapan Pilgub

INDRAMAYU - Agenda Pilgub Jawa Barat tahun 2018 menjadi sorotan dua lembaga negara yang fokus pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Komisioner KPU Endun Abdul Haq (kedua kiri) hadiri pelantikan PPK di Indramayu. Foto: Tardi/Rakyat Cirebon

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPK oleh Komisioner KPU Kabupaten Indramayu, Selasa (31/10). 

Diakui, KPK mengeluarkan pernyataan hati-hati dengan Pilgub Jabar, dan Polri menyatakan Pilkada Jabar paling rawan. \"KPK berkaitan dengan besarnya anggaran, dan Polri terhadap besarnya pemilih di Jawa Barat,\" jelasnya.

Disampaikan, terhadap statemen KPK pihaknya sudah merespons dan melakukan diskusi untuk menyikapinya. Karena itu merupakan signal dalam perspektif pengelolaan anggaran. \"Seperti kita ketahui bahwa KPK adalah lembaga negara yang fokus pada pemberantasan korupsi,\" kata dia.

Adapun besaran anggaran untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018, pihaknya selama hampir dua tahun telah melakukan perencanaan matang dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,8 triliun. 

Namun kemudian ditetapkan diangka Rp1,164 triliun. Meski demikian, dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pesta demokrasi serentak, Jabar paling awal menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

\"Perencanaan yang kami lakukan bersama berbagai pihak. Bahkan kami sudah menandatangani MOU dengan BPK juga Kejati Jabar untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran dengan baik. Dan anggarannya disusun dengan prinsip-prinsip anggaran yang efisien,\" ungkapnya.

Sementara itu, jika dihitung indeks anggaran pemilih di Jabar yang mencapai 32 juta pemilih, maka anggaran yang digunakan sebesar Rp35 ribu per pemilih. Berbeda jauh dengan Papua, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,6 triliun dengan perhitungan indeks per pemilih mencapai Rp1 juta.

Sedangkan terhadap pernyataan dari pihak Polri yang menyatakan Pilkada Jabar paling rawan, KPU Jabar telah merespons dan melakukan diskusi intens. \"Masukan dan kritikan harus ditanggapi dengan positif. Dan disadari, Jabar dengan pemilih besar menjadi incaran dan target meskipun endingnya di Pemilu 2019,\" tandas dia. (tar)