Program Rutilahu Terkendala Anggaran

SUMBER – Target menuntaskan 10 ribu rumah tidak layak huni (rutilahu) selama lima tahun sulit terwujud. Pasalnya, masih sekitar 7 ribu lagi rutilahu yang harus dibenahi. Tahun ini, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial akan menyelesaikan 299 rutilahu.

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Maryono. Foto: Ari/Rakyat Cirebon

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Maryono SH saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini program rutilahu di Kabupaten Cirebon baru terealisasi sebanyak 2.339 dari jumlah total rutilahu itu sendiri. Diketahui jumlah rutilahu di Kabupaten Cirebon diangka 10 ribu. 

Data terakhir 10 ribu rutilahu diambil tahun 2014 lalu. Meski demikian pertahun mengalami penurunan. “Tahun ini 299 rutilahu, kemudian tahun 2018 sebanyak 280 yang akan kita benahi,” ucap Maryono.

Dia mengaku, tidak bisa menargetkan kapan semua rutilahu di Kabupaten Cirebon itu tuntas. Sebab, tergantung dari anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk program rutilahu itu sendiri. Untuk satu rutilahu sendiri diberi anggaran Rp13,5 juta.

“Kalau anggarannya besar, maka lebih banyak lagi rutilahu yang tersentuh. Kami hanya menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Untuk tahun 2017 kami sudah mengusulkan untuk program rutilahu sebanyak 1500 unit. Tapi, realisasi hanya 299 rutilahu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Cirebon, Sukaryadi SE mengatakan, angka kemiskinan di Jawa Barat jika dilihat dari jumlah penduduknya yang paling tinggi adalah Kabupaten Cirebon. Indicator kemiskinan terlihat dari jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Cirebon. 

Terdapat sebanyak 17.000 rutilahu belum mendapatkan perbaikan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dari angka sebelumnya yakni 20.088 unit rumah, tapi perbaikan yang biasa dilakukan masih jauh dari target. Bahkan, pihaknya melihat angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon tiap tahun terus meningkat.

“Saya melihat implementasi di lapangan mengenai penanggulangan kemiskinan tidak tepat dan tidak akuntabel. Sehingga data nama dan alamat tidak terkumpul dengan baik. Oleh karena itu harus ada evaluasi dari dinas terkait,” tandasnya. (ari)